MEDAN (Waspada) Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, SH M.Hum, mengapresiasi saat menghadiri dan memberikan sambutan dalam kegiatan Gebyar Muharram 1448 Hijriah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenag menegaskan pentingnya menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum memperkuat peran umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di hadapan peserta yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen umat Islam, Wamenag menyampaikan bahwa Muharram bukan sekadar pergantian tahun dalam kalender hijriah, tetapi menjadi momentum muhasabah, tajdid (pembaruan), dan penguatan spirit keislaman untuk terus melakukan berbagai kebaikan dan kemaslahatan bagi umat.
“Muharram harus menjadi momentum evaluasi diri, memperbarui semangat perjuangan, dan memperkuat komitmen untuk menghadirkan kebaikan serta kebenaran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Romo Muhammad Syafi’i juga menyoroti berbagai isu keumatan dan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, stigma yang selama ini kerap mengaitkan istilah terorisme dengan Islam tidak boleh lagi terjadi.
Menurutnya, Islam adalah agama yang membawa rahmat, perdamaian, dan kemaslahatan sehingga tidak tepat jika dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.
Selain itu, Wamenag juga mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji yang menurutnya semakin baik dan terorganisir. Berbagai perbaikan pelayanan terus dilakukan pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah haji Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Wamenag memberikan apresiasi khusus kepada MUI Sumatera Utara yang dinilainya mampu menyelenggarakan Gebyar Muharram secara mandiri.
“Kegiatan ini menunjukkan kemandirian MUI. Pelaksanaan Gebyar Muharram tidak bergantung pada dana APBD, tetapi dapat terlaksana dengan baik melalui dukungan dan partisipasi umat. Ini patut diapresiasi,” katanya.
Wamenag juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi penghubung aspirasi umat kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa berbagai masukan dan kebutuhan umat akan terus diperjuangkan melalui jalur komunikasi yang baik antara ulama dan pemerintah.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak, menegaskan pentingnya membangun kemandirian organisasi serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen umat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama.
Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian kegiatan Gebyar Muharram 1448 Hijriah yang diselenggarakan MUI Sumatera Utara di Medan.
Maratua menyampaikan bahwa MUI harus terus berkembang menjadi organisasi yang mandiri, profesional, dan mampu menjalankan berbagai program keumatan secara berkelanjutan. Menurutnya, kemandirian organisasi merupakan salah satu kunci agar MUI dapat menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan umat secara optimal.
“MUI Sumatera Utara harus terus bergerak menuju kemandirian. Dengan kemandirian tersebut, MUI akan semakin kuat dalam melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi umat, baik di bidang dakwah, pendidikan, sosial, maupun ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mengajak kalangan aghniya atau umat Islam yang memiliki kemampuan ekonomi untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam mendukung berbagai program MUI Sumatera Utara. Menurutnya, keterlibatan para dermawan dalam kegiatan keumatan merupakan bagian dari amal saleh yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Peluncuran kalender ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang berlangsung pada 16–17 Juni 2026 di Kantor MUI Sumatera Utara. Tahun ini menandai tahun ke-17 secara berturut-turut MUI Sumut menerbitkan Kalender Hijriyah, sebuah tradisi ilmiah dan pelayanan keumatan yang hingga kini belum banyak dilakukan secara konsisten oleh lembaga sejenis di Indonesia.
Ketua Lembaga Falakiyah MUI Sumut sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Sumut, KH. Dr. Arso, M.Ag, menegaskan bahwa penerbitan kalender Hijriyah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab keilmuan dan pelayanan umat dalam memberikan pedoman waktu ibadah yang memiliki landasan syar’i dan konstitusional yang kuat. (wsp/m22/d2)
Jenggala







