Data hasil rapat koordinasi antara Kementerian HAM, TNI, dan Polri menunjukkan sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto pada konferensi pers di kantor Kementerian HAM Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
Mugiyanto menyatakan kehadiran negara di lokasi pengungsian menjadi kunci dalam upaya penanganan warga yang terdampak.
Ia menekankan perlunya sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera terpenuhi.
Dalam waktu dekat Kementerian HAM akan menggelar pertemuan yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan langkah-langkah penanganan.
Menurut Mugiyanto, upaya pemulangan warga belum dapat dilakukan karena kondisi keamanan di daerah asal belum memberikan rasa aman bagi pengungsi.
Pihaknya berharap koordinasi berkelanjutan antara pemerintah, TNI, dan Polri menghasilkan langkah komprehensif yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak konflik.
Rencana penanganan mencakup penyediaan layanan kesehatan, ketersediaan pangan, dan perlindungan bagi warga selama berada di lokasi pengungsian.
Pemerintah akan terus menyesuaikan langkah-langkah penanganan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.







