Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan kesediaan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan itu disertai sejumlah catatan substantif yang menuntut penjelasan lebih rinci dari pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, menyoroti ketidakpatuhan pemerintah terhadap ketentuan belanja wajib (mandatory spending).
Salah satu sorotan utama adalah anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN.
Didik menyebut realisasi anggaran pendidikan hanya mencapai 90,68 persen sehingga terdapat Rp67 triliun yang tidak terealisasi.
Fraksi tersebut meminta transparansi terkait Dana Tunggal Sosial Nasional (DTSN) serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan bagaimana kedua pos ini dimanfaatkan.
Mereka juga menuntut laporan penyelesaian pekerjaan yang memanfaatkan rekening penampungan pada akhir tahun anggaran agar jelas status dan pertanggungjawabannya.
Selain itu, PDI Perjuangan menghendaki keterbukaan atas struktur kepemilikan investasi permanen pemerintah, termasuk peran BP BUMN dan BPI Danantara, disertai laporan keuangan yang telah diaudit.
Menurut Didik, pemerintah wajib menyajikan pertanggungjawaban atas pengelolaan seluruh kekayaan negara yang dipisahkan.
Penjelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan aset negara dikelola demi kesejahteraan rakyat dan sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD NRI 1945.







