P. SIANTAR, Jenggala – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas atas komitmen mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Penyerahan piagam penghargaan itu berlangsung di aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jl. Diponegoro, Medan, Rabu (10/6) dan dalam kegiatan itu Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Kementerian Hukum (Kemenhum) meresmikan 6.110 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Prov. Sumut.
Harapannya, kehadiran Posbankum mempermudah masyarakat khususnya kelompok rentan dan kurang mampu dalam mengkases layanan bantuan hukum secara cepat dan terjangkau.
Jumlah Posbankum yang peresmiannya saat itu sama dengan jumlah desa dan kelurahan di Sumut. Dengan demikian, seluruh masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh pendampingan hukum dan memperjuangkan keadilan.
Usai menerima piagam penghargaan, Wesly mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas piagam penghargaan itu dan menyampaikan komitmennya untuk memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pematangsiantar.
“Saat ini Pematangsiantar sudah memiliki 52 Posbankum yang berada di seluruh kelurahan. Artinya, Pematangsiantar telah mencapai 100 persen mempunyai layanan bantuan hukum,” sebut Wesly.
Wesly juga menyebutkan keberadaan Posbankum sangat terasakan manfaatnya dari masyarakat Pematangsiantar, terutama yang memiliki permasalahan terkait sengketa hukum.
“Posbankum di desa/kelurahan memberikan manfaat besar berupa akses keadilan yang mudah, cepat dan gratis bagi masyarakat khususnya warga miskin dan rentan. Layanan ini meningkatkan kesadaran hukum, membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi (non litigasi) serta memberikan pendampingan dalam dokumen hukum, hingga mengurangi potensi konflik di tingkat desa/kelurahan,” jelas Wesly.
Secara keseluruhan, lanjut Wesly, Posbankum desa/kelurahan berperan vital dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan meningkatkan keadilan yang merasa.
Dalam kegiatan itu, Gubsu menyebutkan hingga saat ini Posbankum di Sumut telah membantu menyelesaikan 408 kasus.
Menurut Gubsu, angka itu berpotensi terus bertambah seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dari masyarakat dan meski demikian, Gubsu berharap berbagai persoalan hukum dapat menyelesaikannya melalui mekanisme mediasi dan pendampingan di Posbankum tanpa berujung pada proses persidangan.
“Teknologi dan perekonomian di daerah kita begitu dinamis dan bergerak cepat, gesekan antar masyarakat atau dengan korporasi hampir tak bisa terhindarkan, tapi dalam hati yang terdalam, saya tidak ingin sampai ke proses hukum yang panjang, melelahkan dan berlarut-larut,” sebut Gubsu.
Gubsu berharap Posbankum dapat bersinergi dengan program perlindungan rakyat melalui restorative justice (prestice) yang menggagasnya Pemprov Sumut, untuk itu meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat implementasi pendekatan restorative justice di daerah masing-masing.
“Pekerjaan rumahnya tinggal satu, bupati/wali kota perlu menetapkan hukumannya, misal membersihkan tempat ibadah, jalan atau fasilitas umum lainnya untuk persoalan-persoalan yang bisa penyelesaiannya di Posbankum,” ujar Gubsu.
Sementara, Menhum menegaskan pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam penyelesaian persoalan hukum, karena itu pendekatan restorative justice menilainya sebagai langkah yang tepat untuk mengendepankannya.
Pada kesempatan itu, seluruh kabupaten/kota di Sumut menerima penghargaan dari Kemenhum atas komitmen mendirikan Posbankumdi wilayah masing-masing. Menhum berharap keberadaan Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya bisa memonitor secara detail kegiatan Posbankum dan ini menjadi salah satu indikator saya apakah Kanwil Kemenkumham di daerah itu berjalan atau tidak. Kami sangat berharap ini benar-benar terlaksana, karena salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tegas Menhum.
Turut hadir Kaban Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen, Pj Sekda Provsu Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Sumut, para bupati/wali kota se Sumut, Kakan Kemenhum Sumut Ignatius Silalahi, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprovsu dan lainnya. (wsp/a31)
Jenggala







