P. SIANTAR, Jenggala – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026.
Peringatan berlangsung di halaman Balai Kota, Jl. Merdeka, Senin (27/4) dengan Komandan Upacara (Danup) Kabag Pemerintahan Setdako Hendra TP Simamora, MSi serta mengikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko.
Pembacaan sejarah singkat Hari Otda dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hapy Oikumenis Daely mengisi peringatan, kemudian Wesly selaku Irup membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian terkait peringatan Hari Otda.
Mendagri dalam amanatnya menyatakan Hari Otda merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Otda.
“Otda merupakan instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” jelas Mendagri.
Peringatan Hari Otda yang mengusung tema “Dengan Otda Kita Wujudkan Asta Cita,” lanjut Mendagri, menegaskan keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada sinkronisasi dan kordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Selanjutnya, Mendagri menyebutkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Otda, seperti belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, hingga tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
Selain itu, imbuh Mendagri, kurangnya kolaborasi antar daerah serta ketimpangan akses layanan dasar juga menjadi perhatian terutama di wilayah tertinggal, terluar dan terpencil.
Untuk itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah agar pada peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan perlindungan sosial sekaligus meperkuat stabilitas serta ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan global.
“Juga mengimbau kepala daerah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja.”
Mendagri menegaskan pelaksanaan Otda harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional.
Di akhir amanatnya, Tito mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan efisien dan tidak berlebihan serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (wsp/a31)
Jenggala







