Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengikuti Rapat Koordinasi Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026.
Rakor dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jl. Diponegoro, Medan, Selasa (14/7).
Nasution menyoroti dampak bencana alam 2025 yang masih dirasakan oleh masyarakat, khususnya terhadap aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Ia berharap alokasi TKD untuk Provinsi Sumatera Utara pada 2027 tidak berkurang dan tetap setara dengan nominal yang dikembalikan pemerintah pusat pada 2026.
Pemerintah pusat disebut telah mengembalikan alokasi TKD untuk Prov. Sumut sekitar Rp6 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut menerima sekitar Rp1,1 triliun yang difokuskan untuk mendukung program rehabilitasi di daerah terdampak bencana.
Nasution menegaskan komitmen pemprov dalam penyaluran TKD dan kesiapan untuk menjalani proses monitoring pelaksanaan anggaran.
Ia juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar memprioritaskan penggunaan dana untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik berupa pembangunan fisik maupun program nonfisik.
Pemprov Sumut mengajak seluruh kabupaten/kota memperkuat kolaborasi guna mempercepat pemulihan kawasan terdampak, dengan tujuan agar manfaatnya cepat diterima warga.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni yang mengikuti secara virtual menyampaikan penambahan alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana.
Rinciannya adalah Sumut Rp 6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat (Sumbar) Rp2,63 triliun.
Fatoni mengapresiasi kepala daerah yang telah menyesuaikan APBD 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mengalokasikan tambahan dana TKD.
Ia berharap realisasi anggaran segera dilaksanakan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat terdampak.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprovsu Timur Tumanggor menyatakan kegiatan ini bagian dari rangkaian monitoring dan kunjungan lapangan penggunaan TKD di seluruh Sumut.
Menurut Timur, tujuan utama adalah memastikan penggunaan TKD berjalan efektif dan transparan serta merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprovsu, dan pemerintah kabupaten/kota.
Hadir dalam acara antara lain Staf Khusus Kemendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Wakil Gubsu Surya, Pj Sekda Prov. Sumut Sulaiman Harahap, serta bupati dan wali kota se-Sumut.
Wesly didampingi Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumbangaol, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dedy Idris Harahap.







