Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi memimpin High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pertemuan berlangsung di lantai empat Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jl. Adam Malik, Selasa (18/8).
Agenda utama mencakup penandatanganan komitmen penerapan Website Base Early Warning System untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, acara juga menampilkan penyerahan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Toko Pantau dan Pengendali Inflasi (Toppis) oleh Wesly kepada Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Wesly menegaskan bahwa TPID, TP2DD dan TPAKD harus dipandang sebagai satu ekosistem kebijakan yang saling melengkapi untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Dalam pengendalian inflasi, ia menekankan ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta kepastian pasar dan harga yang adil bagi petani dan pelaku usaha.
Langkah antisipatif, responsif dan kolaboratif menurut Wesly diperlukan, antara lain melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga dan sistem peringatan dini.
Soal digitalisasi, Wesly meminta TP2DD tidak hanya mengubah transaksi tunai menjadi non tunai tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
Melalui TPAKD, ia mendorong perluasan akses layanan dan pembiayaan formal terutama bagi pelajar, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat yang belum terlayani sepenuhnya.
Wesly juga mengangkat pentingnya budaya menabung sejak dini dan menyatakan Hari Indonesia Menabung sebagai momentum untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar.
Ia mengingatkan agar hasil HLM tidak berhenti pada seremonial, melainkan menghasilkan keputusan, komitmen dan rencana tindak lanjut yang jelas terkait pelaksana, jadwal dan indikator keberhasilan.
Untuk itu, Wesly meminta seluruh perangkat daerah, BI, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha dan pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kerja sama.
Menurutnya, TPID harus terintegrasi dengan penguatan ekonomi daerah, TP2DD dengan peningkatan kualitas layanan dan tata kelola, serta TPAKD dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Ahmadi Rahman dari KPw BI Pematangsiantar melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Pematangsiantar pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan penguatan.
Ia merinci kontribusi sektor usaha, di mana perdagangan besar menyumbang pangsa terbesar sebesar 30,3 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen.
Sektor industri pengolahan menyumbang 16,6 persen (tumbuh 0,6 persen), konstruksi 9,0 persen (tumbuh 6,0 persen), dan transportasi serta pergudangan (Transgud) 7,8 persen (tumbuh 7,4 persen).
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi dengan pangsa 58,6 persen (tumbuh 3,80 persen).
Komponen PMTB tercatat 22,6 persen dengan pertumbuhan 9,89 persen, konsumsi pemerintah 10,08 persen (tumbuh 3,24 persen) dan LNPRT 2,8 persen (tumbuh 7,72 persen).







