JENGGALA.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta telah menyerukan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk tidak melakukan pemilihan-pemilihan ketika menindak pelaku usaha yang berkontribusi terhadap polusi udara. Muhammad Aminullah, seorang pengkampanye dari Walhi Jakarta, menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah dalam mengungkapkan data perusahaan yang menjadi sumber polusi udara, bukan hanya memfokuskan tindakan pada usaha kecil.
Aminullah, yang sering dipanggil Anca, menyatakan bahwa Walhi Jakarta telah melakukan penelitian terkait pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Dia menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah entitas usaha yang telah mendapatkan izin lingkungan dengan jumlah yang sebenarnya telah diawasi.
Anca menyebutkan bahwa berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, pada periode 2018 hingga 2021, Pemerintah Daerah (Pemda) mengeluarkan sebanyak 5.038 izin lingkungan. Namun, hanya sekitar 3.300 entitas usaha yang telah dipantau. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan.
Selain itu, Anca juga mengungkapkan bahwa selama periode 2019 hingga 2021, sekitar 2.600 pemegang izin lingkungan tidak mematuhi aturan, dan jumlah ini turun menjadi 700 pada tahun 2021. Pelanggaran tersebut bervariasi, termasuk yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.
Anca mendesak pemerintah untuk memberikan transparansi dalam mengungkap data perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan. Baginya, semua pelanggar harus dikenakan tindakan. Hal ini dianggapnya penting dalam upaya mengatasi polusi udara, karena ketidakpahaman masyarakat mengenai masalah ini dapat membahayakan mereka.
Sebelumnya, Pemerintah telah memberikan sanksi kepada 11 perusahaan yang mencemari udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, telah membentuk tim inspeksi dengan 100 anggota untuk memeriksa 161 industri di enam lokasi yang menjadi target pemeriksaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif, dan pemerintah mendorong perusahaan pencemar untuk meningkatkan pengelolaan limbah mereka.







