Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menegaskan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam struktur ekonomi nasional.
Data pemerintah menunjukkan UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sektor ini juga tercatat menyerap lebih dari 96 persen tenaga kerja nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif saat berbicara di UMKM Finance Summit di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurutnya, skala kontribusi tersebut menempatkan UMKM bukan sebagai sektor pinggiran, melainkan tulang punggung ekonomi.
Hanif mengkritik cara penilaian keberhasilan pembiayaan UMKM yang saat ini masih berfokus pada nilai kredit dan jumlah debitur.
Ia mengatakan indikator volume kredit saja belum memadai untuk menilai dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha.
Fokus penilaian perlu bergeser pada sejauh mana pembiayaan meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar pelaku UMKM.
Hanif menyoroti tujuan akhir pembiayaan, seperti penciptaan lapangan kerja, masuk ke rantai pasok, dan kemampuan UMKM mengakses pembiayaan komersial secara mandiri.
Ia menyebut program kredit pemerintah tetap diperlukan, namun pembiayaan sebaiknya berfungsi sebagai jembatan menuju kesehatan usaha yang berkelanjutan.
Lebih lanjut Hanif mengingatkan bahwa penyesuaian juga harus datang dari sisi sistem keuangan.
“Bukan hanya UMKM yang harus bankable, sistem keuangan kita juga harus semakin UMKM-able,” ujarnya.
Hanif menuturkan banyak pelaku UMKM tidak memiliki laporan keuangan lengkap atau aset memadai untuk agunan.
Namun, kata dia, pelaku usaha memiliki data operasional seperti pelanggan, pesanan, transaksi, arus kas, histori pembayaran, serta hubungan dengan pemasok dan pembeli yang bisa menjadi dasar penilaian kelayakan pembiayaan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tantangan signifikan pada pencatatan keuangan UMKM.
Saat ini hanya sekitar 3,51 persen unit usaha yang memiliki laporan keuangan, menurut OJK.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, yang akrab dipanggil Kiki, menyatakan dokumen keuangan menjadi acuan penting bagi perbankan dalam menilai kredit.
Kiki menilai minimnya pencatatan membuat banyak UMKM sulit tersambung ke layanan keuangan formal.
Oleh sebab itu, OJK terus mendorong perbaikan pencatatan keuangan di kalangan UMKM untuk membuka akses pendanaan yang lebih luas.
“Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan,” ujar Kiki, seraya menekankan pentingnya laporan keuangan sebagai penunjang akses pembiayaan.







