Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menegaskan bahwa pendekatan berbasis mitos tidak lagi sesuai untuk membimbing generasi muda; yang diperlukan adalah langkah-langkah konkret dan terukur.
Ia mencontohkan capaian di Wonogiri, di mana saat ini telah berdiri 6 Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) yang beroperasi secara optimal.
Selain itu, pemerintah kabupaten menginisiasi pembentukan RPPA di 19 kecamatan lain.
Dengan inisiatif tersebut, total 25 kecamatan di Wonogiri kini memiliki Satgas Perindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berfungsi mencegah serta menangani kasus demi menjamin hak anak.
Penyelenggaraan perlindungan ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi, yang pada gilirannya menentukan masa depan bangsa.
Pernyataan itu disampaikan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Ke-42 Tahun 2026 yang digelar di Pendapa Kabupaten Wonogiri.
Acara peringatan berlangsung pada Selasa (11/8/26) dan menjadi momentum penegasan komitmen antara berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan anak.
Komitmen bersama tersebut ditandai dengan deklarasi penolakan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak.
Penandatanganan deklarasi dilakukan oleh Bupati Setyo Sukarno bersama Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno.
Pihak penegak hukum dan militer yang hadir antara lain Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar Hasyim dan Kasdim 0728 Wonogiri Mayor Inf. Suwandi.
Deklarasi juga melibatkan Sekda Wonogiri FX Pranata, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Perwakilan guru, siswa, dan Forum Anak Kabupaten Wonogiri turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menampilkan Jingle Forum Anak berjudul “Jo Kawin Bocah.”
Kegiatan dilanjutkan dengan doa, penampilan seni anak, laporan pelaksanaan kegiatan, dan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba.
Salah satu tontonan yang memeriahkan acara adalah drama yang dibawakan oleh siswa SD Nregeri 1 Wonoboyo, Wonogiri.
Pada kesempatan sama dilakukan peluncuran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Wonogiri.
Penolakan terhadap kekerasan anak juga diwujudkan melalui aksi simbolis berupa saling memberikan cap tapak tangan dalam deklarasi bersama.
Wonogiri saat ini berstatus Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya, yang menjadi dorongan untuk terus memperbaiki layanan dan perlindungan.
Namun, pemerintah mengakui masih tercatat kasus-kasus kekerasan terhadap anak serta perkawinan anak di bawah umur, menunjukkan masih ada hak anak yang perlu diperkuat perlindungannya.







