Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti hanya pada penerbitan sertifikat tanah.
Menurutnya, tolok ukur keberhasilan kebijakan ini harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan saat Surya membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut Tahun 2026.
Acara digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (2/9).
Hadir dalam rapat antara lain Direktur Landreform Ditjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Rudi Rubijaya.
Turut hadir pula Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha, Pj Sekdaprov Sumut Timor Tumanggor, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah.
Surya menjelaskan bahwa reforma agraria bertujuan mewujudkan keadilan melalui penataan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah.
Ia mengingatkan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Keputusan Gubernur untuk membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wadah koordinasi terpadu.
Fungsi gugus tugas antara lain penataan aset, penyelesaian konflik agraria, dan pengembangan akses ekonomi bagi penerima manfaat.
Surya menyebutkan Sumut masih menghadapi permasalahan pertanahan yang kompleks, seperti tumpang tindih penguasaan lahan dan sengketa kepemilikan.
Ia menekankan perlunya data yang selaras antarinstansi serta pendekatan penyelesaian yang cermat, terbuka, dan akurat untuk memberi kepastian hukum.
Untuk mewujudkan manfaat nyata, ia mengusulkan penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pendampingan usaha, pemberdayaan ekonomi, dan akses pembiayaan bagi penerima reforma agraria.
Surya juga menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan agar tidak muncul kesalahpahaman di tingkat lapangan.
Rakor ini menurutnya merupakan langkah awal yang krusial untuk menyamakan arah pelaksanaan sampai ke kabupaten/kota.
Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha melaporkan bahwa sebelum terbitnya Keputusan Gubernur tim telah melakukan konsultasi, pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, dan penetapan fokus lokasi.
Langkah berikutnya adalah pendataan dan survei lapangan bersama terhadap subjek dan objek reforma agraria untuk penataan aset dan penyelesaian konflik.
Tim GTRA Sumut juga akan menyusun rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN terkait penyelesaian sengketa agraria di provinsi ini.
Nugraha menambahkan bahwa tim akan menyusun daftar reform dan penataan akses hasil penataan aset (by name by address) serta daftar isian masalah pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Utara.
Penutupan rangkaian kegiatan direncanakan melalui rapat koordinasi akhir tahun sebagai evaluasi dan penutup pelaksanaan program.
(Jenggala)







