RANTAUPRAPAT, Jenggala – Wagimin, pekerja PT Wahana Indonesia Perkasa telah pensiun pada November 2025.
Wagimin terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor Peserta 20013904287. PT Wahana Indonesia Perkasa membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan a/n Wagimin terakhir pada 22 Desember 2025. Pembayaran ini sejalan dengan berakhirnya masa kerja Wagimin.
Namun berdasarkan data yang tertera pada aplikasi JMO beliau, hingga Jumat (17/4) status kepesertaan masih Aktif. Sehingga Wagimin tidak dapat mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan. Saldo sebesar Rp14.454.034 tidak dapat dipergunakan, karena status kepesertaan masih aktif.
Terkait hal tersebut, Wagimin mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan Rantauprapat untuk mempertanyakan status kepesertaan yang masih aktif, sedang bulan November 2025 beliau sudah pensiun dan tidak lagi melakukan pembayaran iuran.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan Rantauprapat menyatakan bahwa kemungkinan pembayaran iuran BPJS perusahaan tertunggak, sehingga untuk kepastiannya harus berkomunikasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan Pematangsiantar atau berkomunikasi dengan PT Wahana Indonesia Perkasa.
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka Perusahaan wajib menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan komposisi 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung perusahaan. Dan bagi peserta yang telah memasuki pensiun maka tidak berlaku lagi baginya kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pendataan dan atau pelaporan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PU (Penerima Upah) merupakan tanggung jawab Pengusaha dan BPJS.
Bila menggunakan analogi yang dipakai oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka Perusahaan dan Wagimin berkewajiban membayar iuran BPJS yang menjadi kewajibannya untuk Periode Januari s/d Maret 2026.
Hal ini tidak mungkin karena Wagimin bulan November sudah pensiun dan pasca pensiun sudah tidak lagi menerima gaji dari perusahaan. Seharusnya peserta yang sudah tidak melakukan pembayaran lebih dari 1, status kepesertaannya sudah tidak aktif. Dan sebagai perwakilan negara di bidang Jaminan Sosial, tentu saja BPJS Ketenagakerjaan wajib berkoordinasi dengan perusahaan tentang keterlambatan pembayaran iuran BPJS Wagimin.
Tindakan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai tidak profesional telah merugikan Wagimin, karena uang yang semestinya bisa dipergunakan untuk kebutuhan hidup, hingga hari ini tidak dapat diambilnya.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar, ketika dikonfirmasi Waspada, Sabtu (18/4) melalui WhatsApp, Pita S Sembiring, Pemeriksa Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pematangsiantar, ketika menanyakan mengapa BPJS Ketenagakerjaan atas nama Wagimin tidak bisa di cairkan, “Pak..boleh pesertanya langsung kordinasi ke Rantauprapat,” katanya.
Tidak mungkin perusahaan akan membayarkan iuran pekerjanya yang sudah pensiun dan tidak lagi berkontribusi bagi perusahaan. Diharapkan agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan ke PT Wahana Indonesia Perkasa dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai BPJS yang diduga melakukan kelalaian yang merugikan pekerja dan negara.
“Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan non-aktif pada umumnya 1 hingga 2 bulan setelah pembayaran iuran terakhir oleh perusahaan. Wagimin yang telah pensiun pada bulan November 2025 seharusnya sudah dapat melakukan pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaannya satu bulan setelah pembayaran iuran,” kata Beni Ginting (foto), Ketua Serikat Buruh Mapan Kabupaten Labuhanbatu.
Status kepesertaan yang masih aktif 4 bulan setelah masa pensiun merupakan bentuk kelalaian petugas BPJS Ketenagakerjaan. “Karena sebulan setelah tidak ada pembayaran iuran seharusnya status kepesertaannya sudah tidak aktif,” sebut Beni.
“Bila merujuk pada keterangan di aplikasi JMO Wagimin, terdapat tunggakan iuran sekitar 4 bulan, tidak mungkin masih aktif secara sistem, jika tidak ada petugas BPJS yang sengaja mengaktifkan kepesertaannya,” kata Beni. (wsp/c02/d2)
Jenggala







