MEDAN, Jenggala – Wacana pelarangan rokok elektronik atau vape di Sumatera Utara (Sumut) hingga kini masih berada pada tahap awal pembahasan.
DPRD Sumut melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) belum dapat mengambil langkah konkret karena menunggu regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar hukum.
Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, menegaskan bahwa setiap kebijakan daerah, terlebih yang menyangkut pelarangan suatu produk, harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dengan peraturan nasional.
“Wacana pelarangan memang sudah mulai dibahas. Namun, kita masih menunggu regulasi dari pusat sebagai payung hukum,” ujar Darma kepada wartawan, Jumat (17/4).
Ia menekankan, pihaknya tidak ingin gegabah dalam merumuskan kebijakan tanpa landasan hukum yang kuat. Menurutnya, langkah terburu-buru justru berpotensi memicu polemik di masyarakat hingga persoalan hukum di kemudian hari.
“Kita tidak bisa serta-merta membuat aturan tanpa dasar yang jelas. Harus ada sinkronisasi dengan regulasi pusat agar kebijakan yang dihasilkan sah dan dapat diterapkan secara efektif,” tegasnya.
Di sisi lain, dorongan untuk mengatur penggunaan vape di daerah terus menguat. Hal ini seiring dengan mencuatnya wacana pelarangan dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution
Larangan ini mencakup terhadap penggunaan maupun penjualan vape, terutama karena meningkatnya perhatian terhadap dampak kesehatan serta penggunaannya di ruang publik.
Saat ini, Bapemperda DPRD Sumut masih melakukan kajian mendalam sekaligus memantau perkembangan kebijakan di tingkat nasional sebelum menentukan langkah lanjutan.
Masyarakat pun diminta bersabar menunggu keputusan resmi, sembari pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat, terukur, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. (Jenggala)
Jenggala







