BATUBARA, Jenggala – Wakil Bupati Batubara Syafrizal SE M.AP, menyampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Batubara di Lima Puluh, Senin (22/6).
Wakil Bupati Syafrizal menjelaskan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari mekanisme rutin tahunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyampaian laporan pertanggungjawaban ini juga merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang kami sampaikan ini, merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan, ikhtisar laporan kinerja, serta laporan keuangan BUMD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” terang Wabup Syafrizal.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batubara atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin selama pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
LKPD Kabupaten Batubara Tahun 2025 ini telah diaudit oleh BPK dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Berharap Ranperda dapat dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batubara, M. Safi’i, dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, serta tamu undangan lain. (wsp/a18/d2)
Jenggala







