Anggaran HUT APKASI Berpotensi Rp6,4 Miliar
DELISERDANG, Jenggala – Sebuah video Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan meminta masyarakat jangan hanya men-spill (membongkar rahasia) jalan rusak, viral di media sosial (Medsos).
Dalam video itu Asri Ludin juga menyuruh warga (rakyat) membayar pajak karena menurutnya perbaikan jalan tidak bisa menggunakan daun.
Salah satu video viral yang beredar di Medsos seperti di Instagram (IG) kabarsumatera.id yang dilihat Waspada Rabu (17/6) telah dilihat sebanyak 228 ribu kali dan dikomentari sebanyak 2.725 netizen. Para netizen ramai “menyerang” Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, bahkan netizen mentag akun resmi @official.kpk seperti akun Instagram fredywirapratama14. “@official.kpk coba audit dulu pak di Deliserdang ini,” tulisnya.
Selanjutnya di akun IG lambe_turah yang memiliki pengikut 12,1 juta itu, baru saja memposting 13 jam yang lalu menuliskan caption postingannya “Heh gimana gimana ?” juga telah dikomentari 2.112 netizen. Sama halnya di kabarsumatera.id netizen mayoritas juga “menyerang” Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dan juga men-tag akun resmi @official.kpk serta @komisikejaksaanriofficial yakni akun IG zulhutbansyh “Banyak masyarakatnya lebih besar dari Kota Medan tapi bupatinya ngomongnya kek gitu uda bisa pak @komisikejaksaanriofficial, @official.kpk main” ke daerahnya,” tulisnya.
Video viral itu saat Asri Ludin ditanya kondisi jalan rusak di Kabupaten Deliserdang, ketika dia meninjau perbaikan Jalan Paluh Gelombang/Jalan Industri) di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percutseitun. “Sekarang kita kan cerita di (Jalan) Paluh Gelombang ini, ya ini kita perbaiki tahun ini,” kata Asri Ludin.
Lalu perekaman pun membandingkan di jalan daerah lain yang masih mengalami kerusakan. Saat itulah Asri Ludin mempertanyakan apakah masyarakat sudah membayar pajak. “Tergantung keuangan kita, masyarakatnya bayar pajak nggak?. Bayar PBB nggak?. Kalau nggak ada, uang pemerintah darimana?. Ini kan sekarang daerah Paluh Gelombang (Desa Tanjung Selamat) termasuk PBB bagus, ya tentu pembangunannya kita arahkan kesana,” ungkapnya.
Asri Ludin mengakui daerah yang berpotensi menaikkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah itulah dikerjakan pembangunannya.
“Jadi mana-mana yang bisa menaikkan potensi masyarakat itu. Itu yang kita kerjakan. Jadi jangan sekedar spill-spill jalan jelek, tapi kontribusinya tidak ada. Kitakan membangun bukan pakai daun, kitakan sekarang membangun pakai uang APBD sendiri,” katanya.
Saat itu Asri Ludin juga menyinggung dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang. Padahal sebagaimana informasi yang didapat bahwa Pemerintah Pusat mengembalikan TKD 2026 kurang lebih Rp 493 Miliar ke Deliserdang, karena wilayah ini merupakan daerah yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor pada 2025.
“Dana dari pusat berkurang, kita diharapkan memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah, kalau pajak daerah gak cukup pembangunan apa yang mau kita kerjakan, oke,” tutupnya.
Sikap Bupati Deliserdang Asri Ludin ketika ditanya perbaikan jalan dengan meminta masyarakat membayar PBB diduga kontras dengan kegiatan yang akan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang bakal digelar tanggal 1-3 Juli tahun 2026 di Deliserdang.
Alokasi anggaran HUT ke-26 APKASI yang sempat pejabat lingkungan Pemkab Deliserdang saling ‘melempar bola’ soal berapa rupiah anggaran yang akan digunakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.
Dari data yang diperoleh dari penyusuran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Ta 2026, nilai rupiah yang diduga berpotensi digunakan dalam kegiatan tersebut mencapai Rp6.495.870.639 atau Rp6,4 miliar.
Nilai anggaran Rp6,4 miliar bersumber APBD Ta 2026 dititipkan di Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Deliserdang yakni di Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp2.342.354.708 atau Rp2,3 miliar.
Kemudian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), program Pameran Dagang Nasional, jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang berjumlah 35 pelaku usaha dengan dengan anggaran mencapai Rp1.999.925.800 atau Rp1,9 miliar. Serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Deliserdang yakni di Relasi Media Rp225.600.000 atau Rp225 juta.
Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Deliserdang, Hesron Girsang ketika dikonfirmasi anggaran yang di dinasnya tersebut sebesar Rp1,9 tidak hanya diperuntukkan untuk kegiatan HUT APKASI.
“Itu bukan buat APKASI saja. Kegiatan pameran dagang dalam satu tahun. Kalau apkasi saja nanti Abang pastikan angkanya ya,” katanya.
Sedangkan Kadis Disbudporapar Yudi Hilmawa maupun Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Deliserdang Adi Winarto belum memberikan jawaban, saat dihubungi lewat pesan WhatsApp (WA) berkaitan anggaran untuk kegiatan APKASI berdasarkan buku penjabaran APBD tahun 2026.
Sementara Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang ketika dikonfirmasi total anggaran yang berpotensi digunakan Rp 6,4 miliar untuk kegiatan APKASI. Sandra belum dapat memastikan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Disbudporapar, Dinas Perindag maupun Tapem.
Dia hanya mengakui, di Dinas Kominfostan Deliserdang tidak semua di anggaran Kominfostan yakni Relasi Media Rp225.600.000 akan digunakan pada kegiatan APKASI. “Bentar ku konfirmasi, tapi kalau Kominfo relasi media bukan untuk kegiatan APKASI saja tapi untuk seluruh kegiatan Pemkab, selama 1 tahun,” akunya.
Sandra juga berpendapat ketika ditanya satu sisi dalam video viral Bupati Asri Ludin saat ditanya jalan rusak, Bupati malah mempertanyakan apakah sudah membayar pajak, hal ini apakah menurutnya tidak terjadi kontras kebijakan dengan anggaran APKASI yang berpotensi digunakan Rp6,4 miliar. Sandra memastikan tidak terjadi kontras.
“Kalau menurut hemat saya tidak. Karena apa? APKASI ini bukan berlangsung setiap tahun eventnya, walaupun saya belum tau ini berapa jumlah anggarannya yang ter-cover kesini,” katanya. (a16/a01)
Jenggala







