MEDAN, Jenggala – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut.
Hal itu dilihat dari pihak kejaksaan telah menerbitkan Surat Perintah Tugas (Sprint) untuk memulai proses klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengonfirmasi bahwa penerbitan Sprint ini merupakan tindak lanjut setelah tim jaksa merampungkan tahap telaah laporan.
“Sudah keluar surat perintah tugasnya. Lanjutannya akan dilakukan pemanggilan, wawancara, serta pengumpulan data dan bahan keterangan (pulbaket),” ujar Rizaldi, Jumat (17/4).
Rizaldi menjelaskan bahwa tahap awal ini akan difokuskan pada klarifikasi pihak-pihak terkait, termasuk pelapor maupun pihak internal LLDikti yang bersentuhan langsung dengan penyaluran dana tersebut. Namun, ia masih enggan merinci identitas pihak yang akan dipanggil dalam waktu dekat.
“Belum, itu masih tertutup. Kami juga belum bisa menyampaikan nama-namanya. Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang jelas, kasus ini bisa ditingkatkan ke bidang Pidana Khusus (Pidsus),” tambahnya. Ia juga menjamin keamanan pelapor dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini sendiri mencuat ke publik setelah gelombang aksi unjuk rasa oleh mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Untuk Rakyat (GUNTUR).
Mereka menuntut transparansi atas dugaan ketidakterbukaan anggaran dan adanya konflik kepentingan di tubuh LLDikti Wilayah I Sumut.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I Sumut yang dinilai dapat memengaruhi independensi dan objektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan pendidikan tinggi.
Jenggala







