Regulasi khusus untuk kecerdasan buatan perlu disusun secara tersendiri, demikian usul Marinus Gea, anggota Komisi XIII DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan saat ia mengikuti Focus Group Discussion mengenai ketentuan jurnalistik dalam RUU Hak Cipta yang digelar Kementerian Hukum pada Selasa (21/7).
Marinus menekankan bahwa jangkauan AI sangat luas sehingga dampaknya melampaui ranah hak cipta semata.
Ia mencontohkan kemampuan AI untuk menjelajahi sumber informasi global, melakukan scraping terhadap jutaan artikel, menyimpan data, dan melatih model yang pada akhirnya bisa menggantikan cara orang mengonsumsi berita.
Menurut Marinus, persoalan pokok yang harus ditentukan adalah objek apa yang ingin dilindungi dalam pengaturan terkait AI dan karya jurnalistik.
Apakah perlindungan diarahkan pada badan usaha media, hasil tulisan, atau pada individu sebagai pencipta karya — semua itu perlu dirumuskan lebih dulu, katanya.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pengawasan apabila ketentuan AI dimasukkan ke dalam RUU Hak Cipta.
Marinus mengingatkan bahwa jika operasional AI akan dibatasi, negara wajib memiliki instrumen pengawasan dan penegakan hukum karena AI tidak akan mengatur dirinya sendiri.
Lebih jauh, Anggota Komisi XIII itu menggarisbawahi bahwa pengaruh AI menjangkau sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan desain industri, sehingga memerlukan payung hukum yang komprehensif.
Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar kementerian yang membidangi transformasi digital menjadi leading sector dalam penyusunan aturan operasional AI, sedangkan ketentuan hak cipta dan jurnalistik ditempatkan sebagai bagian dari regulasi tersebut.
Marinus juga menyinggung tren penggunaan AI di kalangan jurnalis; menurut data Reuters Institute sekitar 56 persen jurnalis telah memanfaatkan AI dalam pekerjaan mereka.
Beberapa di antara jurnalis itu bahkan rutin memakai AI untuk menyusun draf awal artikel, sehingga perlu batasan jelas antara peran AI sebagai alat bantu dan sebagai penghasil isi utama.
Di akhir pernyataannya, Marinus berharap pembahasan tentang AI dalam RUU Hak Cipta dilakukan secara mendalam agar aturan yang dihasilkan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa menimbulkan persoalan baru saat implementasi.






