Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada wilayah lain seiring penyidikan dugaan suap terkait audit Pemkab Muara Enim.
Temuan itu muncul dari hasil penggeledahan dan pendalaman berkas perkara yang masih berjalan hingga saat ini.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bukti awal diperoleh setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor BPK Perwakilan Sumatra Selatan.
Penjelasan Taufik disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 22 Juli 2026.
Namun Taufik menegaskan belum dapat memastikan adanya unsur tindak pidana dari temuan tersebut karena seluruh bukti dan keterangan masih didalami.
Ia menyampaikan penyidik akan mengumumkan perkembangan jika penyidikan menunjukkan adanya perluasan perkara.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya menyampaikan dugaan praktik pengondisian tidak terbatas pada Kabupaten Muara Enim.
Pernyataan Budi itu disampaikan pada 21 Juli 2026, meski KPK belum menyebut daerah lain yang diduga terlibat.
KPK menjelaskan alasan belum mengungkapkan lokasi lain adalah karena pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti masih berlangsung.
Penyidik juga menelisik peran pihak swasta Augus Dwianggara, yang beralias Angga, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Pemeriksaan terhadap Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, beserta tenaga ahlinya, Tuning Rahayu, dilakukan pada 16 Juli 2026 terkait dugaan pengondisian opini audit.
Perkara ini disebut berkaitan dengan perubahan opini atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim, dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pada 14 Juli 2026, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Bobby di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan menyita dokumen yang diduga terkait perkara.
Sampai saat ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Kelima tersangka itu adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari; pihak swasta Augus Dwianggara; Bupati Muara Enim Edison; Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika; serta Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
KPK menduga ada permintaan fee sekitar Rp1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Penyidikan terus berlangsung dengan pendalaman bukti dan keterangan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya.







