Kementerian Perhubungan mempercepat langkah harmonisasi kebijakan antara Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan angkutan multimoda nasional untuk membangun tata kelola logistik yang terintegrasi dan berlandaskan kepastian hukum.
Inisiatif ini mencakup penataan wewenang serta penguatan mekanisme pengawasan agar sistem distribusi barang berjalan efisien dan akuntabel.
Pembahasan kebijakan dilakukan melalui Focus Group Discussion bertajuk ‘Penguatan Tata Kelola Logistik Nasional’ yang menyorot sinergi antarmoda dalam mendukung kelancaran distribusi barang.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Risal Wasal, menyampaikan pandangannya pada kegiatan tersebut di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurutnya, perubahan klasifikasi usaha harus diiringi penyesuaian regulasi, pembinaan, perizinan, dan sistem pengawasan agar fungsi masing-masing pelaku usaha jelas dan tidak tumpang tindih.
Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 menjadi acuan terbaru yang memisahkan klasifikasi kegiatan angkutan multimoda pada KBLI 52291 dan JPT pada KBLI 52311.
Perbedaan tersebut menegaskan posisi JPT sebagai penyedia jasa intermediasi, sementara BUAM (Badan Usaha Angkutan Multimoda) menjalankan pengangkutan barang dengan sedikitnya dua moda.
Risal Wasal menegaskan, “Perubahan KBLI perlu diikuti dengan harmonisasi regulasi, pembinaan, perizinan, dan pengawasan. JPT dan BUAM memiliki peran dan ruang lingkup yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi dalam mendukung kelancaran distribusi barang.”
Ia juga mengingatkan bahwa beberapa pelaku JPT kini melakukan kegiatan yang melampaui fungsi intermediasi, termasuk pengoperasian alat angkut dan pengangkutan lintas moda.
Risal menambahkan, “JPT yang kegiatannya telah melampaui fungsi intermediasi, menjalankan pengangkutan lintas moda, memiliki alat angkut, dan bertanggung jawab.”
Penguatan pengawasan menjadi prioritas karena kegiatan logistik melibatkan moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Pihaknya menilai pengawasan sektoral tidak cukup; diperlukan pemantauan menyeluruh dari awal hingga akhir pergerakan barang agar aturan ditaati secara konsisten.
Sebagai tindak lanjut, Ditjen Intram berencana memperkuat koordinasi lintas unit, menata mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta mengintegrasikan layanan perizinan dengan sistem informasi nasional.
Langkah-langkah itu diharapkan dapat menekan biaya logistik, meningkatkan kepastian layanan, dan memperkuat daya saing sistem logistik baik di tingkat nasional maupun internasional.







