Kecelakaan maut yang terjadi di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, kembali menyorot lemahnya pengawasan terhadap angkutan barang di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, menyatakan bahwa pengawasan terhadap praktik Over Dimension Over Loading (ODOL) kini menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
Yuda mengemukakan hal tersebut di Medan, Selasa (21/7), seraya menyebut bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BPTD terkait pengawasan angkutan barang.
Klaim koordinasi itu mendapat kritik karena belum disertai bukti tindakan pengawasan nyata di lapangan, seperti razia, penindakan, atau audit terhadap perusahaan angkutan yang beroperasi di jalur rawan.
Dishub Provinsi mengaku telah memberi pembinaan kepada pengusaha angkutan agar mematuhi tata muatan dan memastikan kelayakan kendaraan.
Menurut Yuda, praktik kelebihan muatan tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan tetapi juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
Namun publik dan pengamat menilai upaya berupa himbauan belum memadai karena tidak diikuti mekanisme sanksi atau penegakan hukum yang jelas bagi pelanggar.
Yuda juga mengakui bahwa kendaraan yang tidak dirawat berisiko mengalami kerusakan saat melintasi medan menanjak dan menurun seperti di Sibolangit, terutama bila membawa beban berat.
Aspek teknis kendaraan seperti sistem pengereman, kondisi ban, kemudi, penerangan, dan suspensi harus dipastikan berfungsi sebelum operasional, namun pertanyaan tetap muncul mengenai pihak yang bertanggung jawab memastikan pemeriksaan tersebut jika kewenangan terus berpindah antarlembaga.
Dishub menyatakan akan memperkuat sinergi dengan BPTD, kepolisian, dan instansi terkait untuk mewujudkan transportasi yang lebih aman dan tertib.
Publik menuntut bukti tindakan yang konkret—bukan sekadar pernyataan—dalam upaya menekan angka kecelakaan angkutan barang di Sumut.







