Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta kembali dijalankan sejak Selasa, 21 Juli 2026.
Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana, Diah Wulandari, menyebut penundaan pelaksanaan terjadi karena kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada minggu pertama pembelajaran.
Diah menyampaikan hal tersebut pada Rabu, 22 Juli 2026, dan mengatakan sekolah memilih memulai MBG setelah rutinitas pembelajaran berlangsung kembali.
Pada tahun ajaran baru ini sekolah menerapkan mekanisme pendaftaran penerima MBG yang berbeda dari sebelumnya.
Sekolah menyiapkan formulir sejak awal tahun ajaran sehingga hanya siswa yang menyatakan bersedia yang tercatat sebagai penerima.
Dari total sekitar 600 siswa, tercatat 550 siswa yang menyatakan setuju menerima MBG pada tahun ini.
Data pendaftaran tersebut kemudian disampaikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk penyesuaian jumlah distribusi.
Sekolah mengambil langkah itu setelah mengevaluasi pelaksanaan sebelum libur, karena pada periode sebelumnya masih ditemukan makanan yang tidak habis dikonsumsi sebagian siswa.
Untuk tahun ajaran ini, menu yang disajikan tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum libur.
Pihak sekolah juga menerima daftar menu mingguan dari penyedia makanan sebagai acuan distribusi.
Siswa diberikan kesempatan menyampaikan masukan terkait menu melalui akun media sosial Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Untuk mendukung sistem distribusi dan pengelolaan wadah makan, sekolah menerapkan kartu bagi setiap penerima MBG.
Kartu ditukar pada saat pengambilan makanan dan dikembalikan setelah wadah makan diserahkan kembali, sebagai bagian dari upaya mendidik tanggung jawab siswa terhadap peralatan yang dipakai.
Secara kebijakan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan Kemendikdasmen telah mengubah skema sasaran MBG.
Pemberian MBG kini diprioritaskan untuk siswa kurang mampu, wilayah 3T, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan perubahan ini dimaksudkan agar anggaran negara lebih tepat sasaran dan penyaluran MBG lebih efektif mencapai kelompok yang paling membutuhkan.







