Anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda N Kiemas, menegaskan bahwa pembiayaan reklamasi, rehabilitasi, dan reboisasi kawasan hutan tidak seharusnya dibebankan pada APBN maupun APBD.
Giri menyatakan semua biaya pemulihan lingkungan wajib ditanggung oleh korporasi yang memanfaatkan kawasan hutan, baik pemegang izin usaha kehutanan maupun perusahaan pertambangan.
Pernyataan itu disampaikan saat Giri membacakan Pendapat Mini Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).
Menurut Giri, kewajiban korporasi tidak boleh sekadar tercantum secara normatif; pemerintah mesti menegakkan mekanisme pengawasan yang efektif.
Ia menegaskan perlunya sanksi administratif dan pidana yang tegas terhadap perusahaan yang abai, sampai fungsi ekologis hutan benar-benar pulih.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar revisi UU Kehutanan menegaskan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat secara lebih kuat.
Giri mengingatkan agar pengaturan hutan adat konsisten merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan Nomor 181/PUU-XXII/2024.
Dia menekankan bahwa putusan MK tersebut menegaskan hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara.
Kepastian hukum bagi komunitas adat dinilai penting karena posisi lokal sering kali lemah ketika berhadapan dengan korporasi pemegang izin kawasan hutan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan pembentukan sistem penegakan hukum terpadu (Integrated Law Enforcement) satu pintu untuk memperkuat penindakan terhadap tindak pidana di sektor kehutanan.
Usulan itu difokuskan pada penanganan pembalakan liar, kebakaran hutan yang disebabkan korporasi, dan alih fungsi lahan secara ilegal.
Selain itu, fraksi tersebut menyoroti perlunya penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan secara partisipatif dan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam sinkronisasi data kawasan hutan untuk meminimalkan sengketa di lapangan.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan persetujuan agar RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Giri menutup dengan menegaskan sikap fraksi yang menyetujui kelanjutan pembahasan RUU tersebut pada tingkat selanjutnya.







