Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga menegaskan kembali komitmennya untuk merevitalisasi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), sebuah basis data penting yang mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti untuk mencegah dan merespons kekerasan terhadap OMS perempuan dan PPHAM-LH. “Melalui revitalisasi SNPK, kami ingin memastikan bahwa data mengenai konflik sosial, termasuk kekerasan terhadap pembela perempuan, terdokumentasi secara sistematis dan digunakan untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pencegahan,” ujar Bapak Andre Notohamijoyo, Plh. Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Dengan memperkuat perlindungan dan partisipasi PPHAM-LH, proyek ini tidak hanya menjawab risiko langsung yang dihadapi oleh para pembela perempuan, tetapi juga mendorong perubahan sistemik jangka panjang. Proyek ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap tata kelola yang inklusif, kebijakan lingkungan yang responsif terhadap gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Inisiatif ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta selaras dengan visi strategis Indonesia Emas 2045 yang menargetkan masa depan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan bagi semua.
