Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat dan pihak terkait, serta mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penangkapan berlangsung pada Jumat 3 Juli 2026 dan melibatkan tujuh orang yang diamankan oleh tim penyelidik.
Para tersangka yang diamankan terdiri atas satu penyelenggara negara—yaitu Bupati Langkat—satu aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat, dan lima orang dari kalangan swasta.
Penyekapan dan penangkapan terjadi di tiga lokasi berbeda, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.
Setelah diamankan, mereka dibawa untuk pemeriksaan awal di Polrestabes Medan.
Untuk pemeriksaan lebih lanjut, KPK membawa Bupati Langkat ke Jakarta dan memeriksa yang bersangkutan di Gedung Merah Putih KPK.
Sementara itu, enam orang lainnya masih menjalani proses pemeriksaan di Medan.
Selain penahanan, tim penyelidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek.
Uang itu diduga terkait dengan pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat.
KPK juga membuka kemungkinan menelusuri penerimaan lain yang diterima penyelenggara negara sehubungan dengan perkara ini.
Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, KPK memasang garis penyegelan pada sejumlah lokasi yang terkait dengan perkara tersebut guna mendukung proses penggeledahan jika perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.
KPK memiliki waktu paling lama 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.







