Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Sigit Karyawan Yunianto (SKY), mengkritik keterbukaan PT PLN (Persero) terkait masalah pasokan listrik di Kalimantan.
Kritik itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII dengan Direktur Utama PLN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 2/7/2026.
SKY menyoroti klaim PLN bahwa pemadaman bergilir telah berakhir sejak 21 Juni 2026.
Menurutnya, pengalaman warga di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
“Yang disampaikan, sejak 21 Juni tidak ada lagi pemadaman bergilir, tetapi kenyataannya berbeda,” kata SKY, seraya menggambarkan fenomena yang dialami masyarakat sebagai “menyala bergilir”.
Ia menilai situasi ini ironis mengingat Kalimantan merupakan salah satu lumbung energi nasional.
SKY mendesak PLN untuk menghentikan klaim sepihak dan membuka data riil yang menggambarkan penyebab gangguan.
Permintaan transparansi mencakup rincian sumber gangguan, lokasi terdampak, dan besaran dampak kerusakan pada pembangkit.
Selain itu, ia meminta PLN memaparkan angka teknis seperti besaran daya listrik yang hilang akibat gangguan.
SKY juga menuntut informasi mengenai jumlah cadangan operasi (reserve margin) yang tersedia saat ini.
Informasi kondisi pasokan batu bara yang menopang operasional pembangkit turut diminta untuk dijelaskan secara gamblang.
Legislator asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah itu menyinggung kabar di kalangan pelaku usaha batu bara tentang penyusutan pasokan ke sejumlah pembangkit.
Ia meminta klarifikasi resmi dari PLN agar isu tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi publik.
SKY menuntut kepastian target waktu untuk normalisasi sistem kelistrikan, khususnya pada interkoneksi Kalimantan.
Ia berharap PLN tidak bersikap “Jawa-Sentris” atau hanya fokus pada Pulau Sumatra, melainkan memastikan pemerataan akses energi bagi warga Kalimantan.
“Bagi masyarakat, yang dirasakan bukan lagi pemadaman bergilir, tetapi menyala bergilir. Ini harus menjadi perhatian serius PLN,” ujar SKY menutup interupsinya.







