DELISERDANG, Jenggala – Terdakwa Roni Paslani 46, warga Jalan Pengabdian, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang menuntut keadilan hukum dalam sengketa tanah sekitar 3,2 hektare lebih di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak.
Roni Paslani yang merupakan pembeli tanah tersebut malah dituduhkan dugaan pemalsuan surat tanah. Sehingga dirinya merasa menjadi korban kriminalisasi yang diduga melibatkan praktik mafia tanah.
“Tanah itu saya beli dari teman jama’ah atas nama Adam Malik. Jadi suratnya SK Camat Tahun 1983 itu atas nama ayahnya yang tahun 2015 dihibahkan kepada dia dan tahun 2021 kita jual beli di notaris. Terkait surat palsu SK Camat itu, tidak tau saya, karena kita jual beli di notaris,” kata Roni Paslani kepada Wartawan, Rabu (7/5) usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam.
Sidang dengan agenda mendengarkan saksi tersebut dipimpin Hakim Ketua Endra Hermawan SH dan Jaksa Penuntut Umum (KPU) Pasti Liana Lubis SH dengan menghadirkan saksi dari pelapor atas nama Erwin.
Sebelum saat persidangan Erwin menyampaikan, keterangan yang disampaikan justru memunculkan celah. Saksi mengaku tidak mengingat secara pasti waktu pelaporan ke Polda Sumatera Utara, termasuk tanggal, bulan, maupun tahun kejadian.
Situasi itu dimanfaatkan Kuasa Hukum terdakwa, M Yani Rambe SH, untuk menguji konsistensi keterangan saksi. Dalam persidangan, saksi juga tidak mampu memastikan mana yang lebih dulu terjadi: gugatan perdata yang diajukan pihak terdakwa atau laporan pidana terhadap kliennya. Ia berdalih baru mengetahui perkara tersebut pada 2023.
Roni Paslani mengakui, perkenalkan dirinya dengan penjual karena sama-sama jamaah tabligh. Dimana dirinya yang merupakan pengusaha jual beli tanah kaplingan sebelum melakukan transaksi pembayaran telah melakukan pemeriksaan apakah tanah itu berperkara, hasilnya diakunya tidak bersengketa.
Tapi setelah beberapa tahun kemudian ada seseorang berinisial YMS, mengaku tanah itu miliknya dan selanjutnya memperkarakan dengan melaporkan ke Polda Sumut dan dirinya ditetapkan tersangka dugaan pemalsuan surat hingga saat ini menjadi terdakwa.
“Sebelum bayar kita juga sudah cek ke Desa, Camat , BPN diplot semua bersih tidak ada sengketa belum pernah didaftar sertifikat hingga kita berani melakukan pembayaran,” akunya.
Menurutnya lokasi tanah itu awalnya berbentuk seperti danau dengan kedalaman 7 hingga 8 meter. “Saya kalau cerita surat palsu kemana pun saya tidak takut. Jadi saya memang usaha tanah kaplingan, disitu mau saya buat tanah kaplingan dan membangun masjid serta pondok pesantren,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang saat ini menimpa dirinya, Roni Paslani berharap adanya keadilan yang ditegakkan.
“Saya meminta keadilan. Harapan saya Bapak Hakim yang mulia teliti pasal yang diarahkan ke saya. Karena saya rasa, saya dikiriminalisasi dengan surat palsu, padahal sudah jelas suratnya saya perlihatkan jual beli dengan Adam Malik di notaris. Dia dan ayahnya sudah diperiksa di Polda, tapi kenapa dilepas? Mereka dilepas saya ditangkap, kan saya bingung,” ungkapnya.
Roni Paslani pun menduga dirinya korban kriminalisasi yang diduga melibatkan praktik mafia tanah yang ditangkap pada 27 Februari 2026 saat berada di Bogor dalam kegiatan dakwah, sebelum ditahan di Polda Sumut dan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Ia kini dititipkan di Lapas Lubuk Pakam. “Sudah pasti mafia tanah-lah itu, karena juga pelapor pernah jumpai saya untuk ajak berdamai,” katanya .
Sementara itu Kuasa Hukum terdakwa, M Yani Rambe SH menambahkan atas peristiwa ini selain Kliennya ditahan juga mengalami kerugian belasan miliar rupiah. “Dibeli dalam notaris Rp900 juta. Lalu kenapa bisa kerugian bisa mengalami puluhan miliar karena lokasinya awalnya seperti danau, nah klien kami lalu menimbun. Klien kami pembeli beritikad baik,” katanya.
Yani menilai ada kejanggalan dalam konstruksi dakwaan jaksa. Salah satunya terkait penerapan pasal yang dinilai menggunakan ketentuan KUHP baru, bukan aturan yang berlaku saat peristiwa terjadi.
Ia menambahkan, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2023, sehari sebelum upaya praperadilan diajukan. Tak lama kemudian, perkara langsung dilimpahkan ke pengadilan, sehingga ruang untuk menguji status tersangka menjadi tertutup.
Menanggapi situasi tersebut, pihak kuasa hukum berencana mengajukan permohonan perlindungan hukum ke sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka juga menyoroti sikap aparat penegak hukum yang dinilai tidak proporsional dalam menangani perkara ini.
Di sisi lain, dinamika persidangan juga diwarnai penolakan majelis hakim atas permintaan jaksa untuk menghadirkan saksi pelapor lain secara daring.
Penasehat hukum terdakwa meragukan identitas saksi yang akan memberikan keterangan melalui sambungan virtual, mengingat pelapor disebut tidak pernah hadir langsung selama proses persidangan berlangsung.
Perkara ini kini tak hanya berkutat pada dugaan pemalsuan dokumen, tetapi juga membuka perdebatan lebih luas mengenai prosedur hukum, asas keadilan, serta potensi kriminalisasi dalam sengketa tanah bernilai besar. (wsp/a16)
Jenggala







