Pemerintah memastikan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) tidak hanya berlaku untuk prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, tetapi juga mencakup guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Kamis malam, 30 Juli 2026.
Menurut Prasetyo, keputusan menaikkan tunjangan diambil setelah pemerintah menelaah bahwa sejumlah instansi belum menerima penyesuaian besaran tukin selama beberapa tahun terakhir.
Ia menegaskan kebijakan penyesuaian tidak terbatas pada Kementerian Pertahanan dan TNI saja, melainkan juga diberlakukan untuk aparatur yang mengabdi di daerah-daerah 3T, termasuk para pendidik dan tenaga kesehatan.
Penyesuaian ini tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan kedua Perpres tersebut dilakukan setelah tunjangan kinerja di Kementerian Pertahanan dan TNI tidak mengalami perubahan selama sekitar delapan tahun.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan indeks tukin Kemenhan dan TNI tidak disesuaikan sejak 2018.
Rico mengemukakan bahwa beban tugas kedua institusi terus meningkat, mulai dari menjaga kedaulatan hingga mendukung program strategis pemerintah.
Ia merinci tugas tambahan itu meliputi penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan, pembangunan di daerah terpencil, serta pengamanan wilayah rawan.
Pemerintah berharap penyesuaian tunjangan kinerja dapat memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan motivasi aparatur negara yang menjalankan tugas strategis, khususnya mereka yang bekerja di wilayah 3T.
Komitmen meningkatkan kesejahteraan aparatur yang bertugas di lokasi dengan tingkat kesulitan tinggi menjadi salah satu alasan utama kebijakan ini diberlakukan.







