Kementerian Koperasi mempersiapkan langkah integrasi koperasi susu ke dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan koperasi sektor riil dan penyusunan regulasi pendukung.
Upaya tersebut meliputi penjagaan proses pembuatan Peraturan Presiden terkait operasional Koperasi Merah Putih agar koneksi antara koperasi susu dan ekosistem Program MBG dapat terwujud secara langsung.
Pernyataan itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik, Koko Haryono, saat acara peluncuran penguatan koperasi susu di Koperasi Usaha Ternak Tani (KUTT) Suka Makmur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis 30 Juli 2026.
“Pemerintah memastikan susu pasteurisasi yang diminum anak-anak diproduksi langsung oleh peternak rakyat melalui koperasi,” kata Koko Haryono.
Pemerintah menilai penguatan koperasi susu sebagai langkah strategis untuk membangun ekosistem produksi pangan yang menyambungkan hulu dan hilir.
Langkah ini juga diarahkan untuk memperbesar peran peternak rakyat dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional.
Salah satu fokus dukungan adalah modernisasi fasilitas koperasi susu, termasuk pengadaan mesin pasteurisasi dan penguatan sistem rantai dingin (cold chain).
Tujuannya agar koperasi mampu memasok susu segar berkualitas secara berkelanjutan kepada institusi layanan gizi.
Wakil Bupati Pasuruan, M. Shobih Asrori, menilai Kabupaten Pasuruan memiliki potensi besar sebagai sentra produksi susu nasional dan mendorong transformasi koperasi.
Menurutnya, koperasi perlu beralih dari sekadar penampung hasil peternak menjadi pilar kedaulatan gizi melalui keterlibatan dalam Program MBG.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan penguasaan ilmu pengetahuan bagi para peternak agar produktivitas dan standar industri dapat terpenuhi.
Ketua KUTT Suka Makmur, Evi Zainal Abidin, menyatakan Jawa Timur masih menyumbang hampir 60 persen dari produksi susu nasional.
Evi menambahkan bahwa koperasi-koperasi yang hadir dalam peluncuran tersebut mewakili sekitar 80 persen produksi susu Jawa Timur yang berada di bawah naungan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI).
Ia berharap pemerintah segera menerbitkan Instruksi Presiden Persusuan untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan peternak sapi perah rakyat di tengah persaingan perdagangan bebas.
Evi menegaskan bahwa penguatan koperasi diharapkan meningkatkan kapasitas sebagai pemasok susu pasteurisasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
“Semoga pemerintah tidak lupa bahwa ada peternak yang butuh uluran tangan, perlu diperkuat dan diberdayakan karena koperasi susu adalah wajah asli ekonomi kerakyatan Indonesia,” ujar Evi.
Penggabungan upaya kebijakan, modernisasi infrastruktur, dan pemberdayaan peternak menjadi kunci agar pasokan susu berkualitas untuk anak-anak melalui Program MBG dapat terjamin.







