Pemerintah Amerika Serikat telah mengembalikan dana tarif senilai sekitar US$100 miliar (Rp1,7 kuadriliun) kepada perusahaan-perusahaan yang terkena kebijakan tarif era pemerintahan Donald Trump.
Angka ini dilaporkan merupakan sekitar 60 persen dari total penerimaan tarif yang dikumpulkan di bawah kebijakan yang dikenal sebagai “Hari Pembebasan”.
Informasi tersebut diambil dari dokumen pengadilan terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS.
Namun otoritas masih menangani sisa klaim dalam jumlah signifikan.
Sekitar US$29 miliar (Rp518,4 triliun) masih menjalani proses peninjauan oleh pejabat perdagangan.
Di samping itu, hampir US$1,6 miliar (Rp28,6 triliun) belum dikembalikan karena importir belum melengkapi data rekening bank mereka.
Pengembalian dana ini terjadi setelah keputusan penting Mahkamah Agung AS pada Februari yang menyatakan kewenangan pemerintahan Trump untuk memberlakukan tarif tersebut tidak sah.
Pemerintah sebelumnya beralasan menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional atau IEEPA sebagai dasar hukum untuk menerapkan tarif tersebut.
IEEPA adalah undang-undang yang disahkan pada 1977 dan memberi presiden kewenangan mengatur perdagangan ketika menghadapi keadaan darurat.
Kebijakan tarif itu mendapat kecaman dari sejumlah perusahaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, karena kenaikan tarif diterapkan secara tiba-tiba.
Para pengkritik menyoroti risiko kenaikan harga barang konsumsi akibat beban tarif, karena tarif dikenakan pada barang asing yang masuk ke AS dan dibayar oleh importir saat kedatangan barang ke bea cukai.
Akibatnya, biaya awal yang lebih tinggi kerap diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga eceran.
Setelah putusan Mahkamah Agung, beberapa perusahaan besar di AS mengajukan klaim untuk menuntut pengembalian tarif yang telah dibayarkan.
Berdasarkan aturan bea cukai AS, hanya importir yang secara langsung membayar tarif yang berhak mengajukan pengembalian dana.
Oleh karena itu, sejauh mana pengembalian dana itu mendorong penurunan harga bagi konsumen bergantung pada keputusan masing-masing perusahaan.
Pejabat Bea Cukai AS memperkirakan jumlah yang dikembalikan bisa bertambah seiring peninjauan klaim yang masih berlangsung dan importir yang melengkapi informasi rekening bank mereka.
Laporan ini disiarkan dilansir dari BBC News, Jumat, 7 Agustus 2026.







