Delapan negara mayoritas Muslim mengeluarkan kecaman keras atas serangkaian pelanggaran yang terus berlangsung di Gaza.
Pernyataan bersama itu dirilis pada Kamis, 6 Agustus 2026, dan dilaporkan oleh Daily Sabah pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Negara-negara yang menandatangani pernyataan tersebut adalah Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Para menteri luar negeri dari negara-negara itu menyoroti serangan terhadap fasilitas kesehatan dan sasaran sipil sebagai pelanggaran serius.
Mereka menegaskan bahwa serangan yang menewaskan warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, bertentangan dengan hukum internasional.
Kelompok ini juga memperingatkan bahwa tindakan semacam itu dapat menghambat implementasi rencana perdamaian Gaza.
Mereka menyebut pelanggaran tersebut berisiko menggagalkan tahap kedua Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza.
Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perkembangan mengenai rencana perdamaian Gaza.
Delapan negara itu menekankan kewajiban perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas medis menurut hukum internasional.
Mereka mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan ke seluruh wilayah Gaza secara aman dan tanpa hambatan.
Selain Gaza, para menteri juga mengangkat isu kekerasan di Tepi Barat yang diduduki.
Mereka mengecam serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan ekspansi permukiman yang dianggap ilegal.
Langkah sepihak yang mengubah status quo di Yerusalem Timur juga ditolak karena dinilai menciptakan fakta baru melalui paksaan.
Para pejabat menilai kebijakan tersebut melemahkan dasar solusi dua negara dan mengabaikan hak-hak sah rakyat Palestina.
Mereka menyatakan tindakan Israel bertentangan dengan hukum internasional dan sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Delapan negara meminta komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, menjalankan tanggung jawab hukum dan moralnya.
Mereka menuntut langkah efektif untuk memastikan Israel memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional.
Selain itu, mereka menyerukan pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran serius.
Menurut para menteri, upaya itu penting untuk melindungi warga sipil dan mendukung terwujudnya gencatan senjata permanen di Gaza.
Mereka menolak segala bentuk pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki maupun pemindahan paksa penduduk Palestina.
Kedelapan negara kembali menegaskan keyakinan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967.







