PADANGLAWAS, Jenggala – Tolak jaminan kematian (JKM), ahli waris warga Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padanglawas (Palas) mengajukan gugatan ke PN Sibuhuan terhadap BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padanglawas.
Menurut Donna Siregar SH sebagai pendamping hikum ahli waris dan istri almarhum Abdul Gani Nasution kepada Waspada, Senin (11/5), bahwa gugatan telah terdaftar dengan Nomor Perkara: 1/Pdt.G.S/2026/PN Sbh, dan akan mulai bersidang 20 Mei mendatang.
Kata Donna selaku kuasa hukum ahli waris dan istri almarhum Abdul Gani Nasution, bahwa almarhum merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah (BPU) sejak tahun 2022 dan secara rutin membayar iuran.
Donna menambahkan, bahwa kliennya bukanlah peserta yang lalai. Almarhum selalu aktif membayar iuran, bahkan sering membayar sekaligus untuk beberapa bulan.
“Bahkan saat pembayaran terakhir dilakukan tanggal 24 Juli 2025 untuk perlindungan Juli dan Agustus 2025,” tegas Donna.
Maka, Donna menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan keliru menolak klaim dengan alasan tunggakan iuran. Padahal berdasarkan Pasal 41 ayat (4) Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, manfaat JKM baru tidak dibayarkan apabila peserta menunggak lebih dari 3 bulan berturut-turut.
“Sebab almarhum meninggal dunia pada 15 Oktober 2025. Jika dihitung setelah masa tenggang berakhir, tunggakan baru berjalan sekitar 15 hari. Jadi alasan penolakan klaim itu dinilai sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.
Apalagi, kata Donna, keluarga korban sempat kembali melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum pada tahun 2026 untuk menguji apakah kepesertaannya ternyata masih aktif.
Maka Donna menilai perkara ini bukan hanya soal uang santunan, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat kecil yang telah membayar iuran namun justru dipersulit saat mengajukan hak klaimnya.
“Dalam gugatan, meminta agar pengadilan menyatakan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar manfaat JKM sebesar Rp42 juta serta ganti rugi immateril sebesar Rp10 juta,” jelas Donna. (wsp/A20)
Jenggala







