Jenggala.id – Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menilai Ketua MK Anwar Usman yang terbukti melanggar etik pantas diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan yang ada. Todung merujuk Pasal 41 Peraturan MK sebagai dasar argumennya.
“Dalam peraturan tersebut disebutkan ada tiga bentuk sanksi terhadap hakim mahkamah yang terbukti melakukan pelanggaran. Teguran, tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi seyogyanya beliau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim MK,” ucap Todung dalam jumpa pers di kantor TPN, Menteng, Jakarta Pusat.
Meski begitu, Todung memberikan penghormatan pada putusan MKMK. Menurutnya, putusan tersebut adalah langkah maju yang dapat menjadi sumber semangat bagi semua pihak menghadapi Pilpres 2024.
Baca juga : Penyebar Foto Baju Bekas Impor Diamankan Polda Metro Jaya
Namun, Todung tak merasa khawatir dengan kemungkinan Anwar Usman masih aktif dalam proses sengketa pemilu. Bagi Todung, Anwar tetap bisa “cawe-cawe” tanpa harus menjadi hakim.
Di sisi lain, Bintan Saragih, anggota MKMK perwakilan akademisi, mengemukakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.
Bintan menyatakan bahwa Anwar seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Baca juga : Detik-Detik Pengumuman Cawapres Ganjar Pranowo
“Karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat,” ungkap Bintan pada sidang pembacaan putusan.
Bintan, yang sebelumnya memimpin Dewan Etik MK 2017-2020, menyisipkan catatan mengenai rekam jejak dan cara berpikirnya sebagai akademisi.
Sebagai seorang ilmuan yang konsisten, ia menegaskan bahwa putusannya didasarkan pada aturan yang berlaku, tingkat pelanggaran Kode Etik yang terbukti, dan sanksi yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi.







