Jenggala.id – Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengajukan usulan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Percepatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam rapat dengan Komisi II DPR yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (20/9).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Tito menjelaskan isi dari Perppu Pilkada, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa tidak akan ada kekosongan kepala daerah pada awal tahun 2025.
Tito mengungkapkan ada enam poin penyesuaian terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai Pilkada. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca juga : Aksi Damai Tolak Kehadiran RUU Kesehatan Ombibuslaw
“Untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025, harus dipastikan bahwa paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025, kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 harus sudah dilantik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Tahun 2024,” ujar Tito.
Sementara itu, Komisi II DPR memahami pandangan pemerintah mengenai alasan untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024 dari bulan November menjadi September. Rencana percepatan ini diharapkan akan diatur melalui penerbitan Perppu Pilkada.
Di sisi lain, DPR dan kuasa Presiden telah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menunda sidang uji materi sejumlah pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca juga : Tito Karnavian Minta Pemda Berinovasi Pasca Harga Beras Naik
Permohonan uji materi ini diajukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Ketua MK, Anwar Usman, mengkonfirmasi bahwa agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden.
“Berdasarkan surat dari DPR dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM meminta perkara ini ditunda. Untuk kuasa Presiden benar, ya?” tanya Anwar dalam persidangan yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Jakarta, pada Rabu (20/9).
“Iya, betul, Yang Mulia. Karena kami belum siap untuk memberikan keterangan Presiden berdasarkan rapat antar-kuasa,” kata kuasa Presiden.
Atas permintaan ini, Anwar Usman memutuskan untuk menunda persidangan hingga Senin (9/10) mendatang.







