Jenggala.id – Pada hari Senin, tanggal 8 Mei, PB-IDI akan menyelenggarakan aksi damai yang menentang RUU Kesehatan Omnibus law.
“Aksi damai menentang RUU Kesehatan Omnibus law ini tercipta sebagai bentuk keprihatinan terhadap regulasi kesehatan yang dianggap terburu-buru dan tidak mempertimbangkan masukan dari para pekerja lapangan, yang notabene diwakili oleh organisasi profesi,” ucap Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Khumaidi.
Namun, Adib menegaskan bahwa akses layanan kesehatan untuk masyarakat tetap terjamin di setiap daerah.
Baca juga : Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR RI, FSP RTMM-SPSI Tolak UU Cipta Kerja
Terkait dengan rencana aksi damai tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah memastikan bahwa layanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu selama aksi damai nasional para dokter dan tenaga kesehatan yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan.
“Kepala daerah harus memastikan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Tito dalam surat resmi mengenai antisipasi gerakan aksi damai nasional terhadap RUU Kesehatan di daerah, Senin.
Surat tersebut, yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, diteken oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, atas nama Tito, tertanggal 6 Mei 2023.
Baca juga : Demo Mahasiswa Tertib dan Damai
Selain itu, Tito juga meminta para kepala daerah untuk mengimbau para tenaga kesehatan untuk tetap menjaga kondusivitas dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Tito juga meminta kepala daerah agar meminta koordinasi dan kolaborasi dengan TNI dan Polri untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan daerah.
“Kepala daerah juga perlu membuka ruang dialog dengan perwakilan organisasi profesi kesehatan serta forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dalam rangka penyampaian aspirasi,” tutup Tito.
Aksi ini melibatkan lima organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).







