MEDAN, Jenggala – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Kunjungan yang dipusatkan di Aula Cipta Kerta lantai III Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution Medan itu dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru di lingkungan penegak hukum Sumatera Utara.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI A. Sahroni bersama sejumlah anggota Komisi III, di antaranya Hinca Panjaitan, Mahfud Arifin, Siti Aisyah, Widya Pratiwi, Abdullah, Benny Utama, Martin Tumbelaka, Adang Daradjatun, Rudianto Lallo, Sudin, dan Nabil Husein Said.
Ketua rombongan menyampaikan, tujuan kunjungan ini adalah memastikan KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku awal 2026 telah dilaksanakan dengan baik di wilayah hukum Sumut.
“Kami melakukan inventarisir tantangan dan hambatan dalam pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, agar tujuan positifnya dapat diwujudkan demi kepentingan hukum di masyarakat,” ujar Sahroni dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (22/5).
Kajati Sumut Muhibuddin menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, ini menjadi momen penting bagi jajaran Kejati Sumut untuk menyampaikan masukan terkait kondisi penegakan hukum pasca berlakunya KUHP dan KUHAP baru.
Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam mempercepat penyusunan regulasi turunan.
“Sekaligus memastikan implementasi KUHP dan KUHAP berjalan efektif di seluruh daerah, termasuk di Sumatera Utara,” pungkasnya. (wol/ryp/d1)
Jenggala







