Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester 1 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Affifuddin.
Affifuddin menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan hak pilih warga tetap terjaga melalui pemutakhiran data pemilih yang sistematis.
Dia menegaskan pelaksanaan pemutakhiran data merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurutnya, kewajiban pembaruan data berjalan terus-menerus sesuai ketentuan pada Pasal 14 huruf I agar daftar pemilih memiliki keandalan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Acara pembukaan berlangsung di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Affifuddin juga mengakui bahwa proses pemutakhiran menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif.
Ia menguraikan tantangan seperti mobilitas penduduk yang tinggi dan karakter lokasi yang berubah-ubah sehingga mempersulit pembaruan data di lapangan.
Selain itu, terdapat tumpang tindih data dengan instansi lain yang menyebabkan kebutuhan koordinasi antarlembaga menjadi krusial.
Untuk itu, KPU menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penyempurnaan basis data pemilih yang dinamis.
Affifuddin menegaskan beberapa sumber data yang menjadi rujukan utama, antara lain Disdukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data kependudukan.
Dia juga menyebut Data TNI-Polri sebagai acuan untuk entri personel aktif.
Selain itu, laporan dari pemerintah desa dan kecamatan dianggap vital untuk mencatat warga yang meninggal dunia atau pindah domisili.
KPU menegaskan kerja sama erat antara instansi terkait dan pengawasan lapangan menjadi prioritas agar hasil PDPB Semester 1 2026 dapat digunakan dengan kepastian data yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.







