Anggota DPRD Kabupaten Jember Fraksi PDI Perjuangan, Indi Naidha Wulandari, mengadakan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan Kencong, pemerintah desa, kader partai, serta berbagai elemen masyarakat setempat.
Dalam pertemuan itu, Indi menyoroti praktik jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berlangsung di lingkungan sekolah.
Ia menegaskan bahwa penjualan LKS kepada orang tua tidak memiliki landasan hukum yang sah dan tidak ada aturan yang mewajibkan pembelian buku tambahan tersebut.
Sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Jember yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rakyat, Indi menyatakan kewenangan dewan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Ia meminta agar sekolah tidak membebankan biaya tambahan kepada orang tua dan mengimbau warga yang terpaksa membeli LKS meski tidak mampu untuk melapor kepada dirinya, kata Indi, dikutip Senin (20/7/2026).
Indi menegaskan Dewan dapat menegur Dinas Pendidikan apabila kebijakan eksekutif tidak sesuai aturan atau tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selain isu pendidikan, politisi PDI Perjuangan itu berkomitmen memperjuangkan aspirasi terkait perlindungan sosial yang dikumpulkan selama reses.
Hasil reses akan dibawa ke DPRD sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah daerah untuk memastikan tindak lanjut yang nyata bagi kelompok rentan.
Indi juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan fotokopi atau data KTP kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan jelas, mengingat maraknya modus penyalahgunaan identitas.
Melalui rangkaian ini, Ia berharap beban ekonomi orang tua murid dapat berkurang, perlindungan sosial bagi kaum kurang mampu semakin optimal, dan aspirasi warga di Daerah Pemilihan 6 dapat direalisasikan secara bertahap melalui kebijakan daerah yang tepat sasaran.







