Kementerian Dalam Negeri memberi penghargaan atas tata kelola Tambahan Keuangan Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Penghargaan itu disampaikan oleh tim monitoring Kemendagri saat melakukan kunjungan kerja dan pemantauan pemanfaatan dana TKD.
Kunjungan berlangsung di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, pada Kamis (16/7).
Rombongan diterima oleh Bupati Dr. H. Anton Achmad Saragih dan Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora bersama pimpinan perangkat daerah.
Tim monitoring dipimpin Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Dr. Kartorius Sinaga.
Delegasi pusat juga diikuti Sesditjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Mourist Panjaitan dan Asisten Kemendagri-Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, S.STP M.Si.
Kabupaten Simalungun menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp412,93 miliar yang penganggarannya difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, dan pertanian.
Sampai 15 Juli 2026, realisasi belanja daerah tercatat 40,97%.
Realisasi penggunaan TKD per 15 Juli 2026 sebesar Rp77,81 miliar atau 18,84%.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) akibat kenaikan harga kebutuhan menjadi hambatan utama percepatan realisasi.
Sebagai bantuan antardaerah, Pemkab Simalungun menyalurkan bantuan khusus Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Juni lalu, menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 900/3691/SJ.
Alokasi TKD untuk sektor kesehatan mencakup rehabilitasi 23 Puskesmas dan 3 RSUD serta pengadaan peralatan medis dan obat-obatan.
Di sektor pendidikan dana diarahkan untuk pembenahan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah.
Untuk ketahanan pangan, anggaran difokuskan pada perbaikan infrastruktur pertanian serta pengadaan alat mesin pertanian dan revitalisasi pasar.
Data daerah menunjukkan 910,24 km jalan atau 50,46% dari total 1.803,78 km berada dalam kondisi rusak berat.
Sedangkan dari 158 Daerah Irigasi yang mencakup 31.363 hektar, tingkat kerusakan mencapai 55,38%.
Upaya lain yang direncanakan adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penataan potensi pajak dan digitalisasi sistem pembayaran.
Sementara itu, penyusunan APBD 2027 terus dilanjutkan dengan penyampaian KUA-PPAS ke DPRD dan KEM-PPKF ke Gubernur Sumatera Utara.
Dr. Kartorius Sinaga menjelaskan kunjungan tersebut bertujuan memberikan asistensi dan fasilitasi dalam pengelolaan TKD Tambahan.
Ia mengingatkan agar pemanfaatan dana mengikuti regulasi serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ yang ditujukan bagi daerah terdampak bencana dan peningkatan kesiapsiagaan daerah yang tidak terdampak langsung.
Kartorius juga memuji langkah cepat Bupati dan jajarannya dalam menindaklanjuti ketentuan dan menyusun program untuk perbaikan jalan, irigasi, dan layanan kesehatan.
Bupati Anton Saragih menyampaikan terima kasih atas kunjungan, arahan, dan apresiasi dari tim monitoring Kemendagri.
Ia menegaskan komitmen mempercepat realisasi anggaran dan melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi dampak El Nino.
Bupati menilai masukan tim Kemendagri penting agar penggunaan anggaran berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.







