PADANGSIDIMPUAN, Jenggala – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, mengatakan daftar tunggu Calon Jemaah Haji (Calhaj) untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang sebelumnya 19 tahun kini menjadi 26 tahun.
Hal itu diungkapkannya pada sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan di Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kamis (14/5) Malam.
Perubahan daftar tunggu tersebut disebabkan kebijakan dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang menetapkan formula baru pembagian kuota haji 2026 yang membuat masa tunggu calon jamaah haji di seluruh Indonesia menjadi sama.
Sebelumnya, ujar Dasopang, perhitungan daftar tunggu yang dilaksanakan adalah setiap seribu Calhaj, jatahnya adalah satu orang, sehingga untuk Sumut daftar tunggu selama 19 tahun, beda dengan Sulawesi Selatan yang memiliki daftar tunggu selama 48 tahun.
Kebijakan yang baru tersebut, menyebabkan kuota untuk Sumut berkurang dan masa tunggu menjadi semakin lama, sedangkan daerah lain sebagian masa tunggunya berkurang.
Sebelumnya, kata Dasopang, bila mendaftar pada tahun 2016 lalu maka akan berangkat tahun depan, namun karena kebijakan itu jadwal keberangkatannya akan lebih lama lagi.
“Mari Kita doakan agar masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji dapat berkurang,” harap Dasopang.
Dikatakannya, jumlah daftar tunggu Calhaj Indonesia sebanyak 5 juta orang lebih dengan dana yang sudah dibayar Calhaj sebesar Rp187 triliun, kemudian dana tersebut dikelola dan menghasilkan Rp9 triliun.
Sedangkan ongkos calon haji saat ini sebesar Rp90 juta hingga Rp100 juta. Dengan pendaftaran awal sebesar Rp25 juta ditambah Rp500 ribu sebagai administrasi.
Dengan adanya pengelolaan dana haji tersebut maka setiap Calhaj akan memperoleh sebesar Rp36 juta sehingga ongkos haji yang akan dibayarkan berkurang sebanyak Rp36 juta. Selain itu Calhaj akan memperoleh sebesar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu pertahun selama masa tunggu.
Pada kesempatan itu, Marwan Dasopang juga menyinggung Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup, kesehatan dan pendidikan dimana saat ini ada penerima yang di blokir.
Katanya, hal itu disebabkan adanya penerima yang tidak pantas, karena berpenghasilan memadai atau biasa disebut kaya namun tidak malu menjadi penerima, atau karena dianggap jahat karena memang miskin namun manfaat program digunakan untuk judi maupun judi online (judol). Selain itu, tidak tertutup kemungkinan ada penerima yang pantas namun terblokir.
Kata Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut, bila ada penerima yang pantas namun terblokir maka Kepala desa maupun camat agar segera menyampaikan kepadanya.
Namun sayangnya Kepala Desa Huta Padang Tengku Ahmad R Hasibuan dan Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru Rifaldi Nasution tidak hadir dalam acara tersebut, meski pemberitahuan maupun undangan sudah tersampaikan.
Sebelumnya Rombongan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang yang hadir bersama Dr Torang Rambe MAg dari Kemenhaj Sumut disambut Pendiri Majelis Taklim Anugrah Ustad Makruf Harahap SPd dan Kapolsek Padangsidimpuan Hutaimbaru Iptu Ahmad Edi Sitompul SH serta ratusan warga Desa Huta Padang.(wsp/A28)







