Teori Positivisme dalam Ilmu Hukum

Jenggala.id - Teori Positivisme dalam ilmu hukum adalah pandangan bahwa hukum harus dipahami dan diterapkan secara obyektif dan rasional, tanpa campur tangan nilai-nilai moral atau filsafat. Teori positivisme berpendapat bahwa hukum adalah sebuah instrumen untuk mengatur dan menjaga ketertiban sosial, dan hanya hukum yang dibuat oleh negara yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber kewajiban hukum. Sejarah positivisme dimulai pada abad ke-19, di mana pengaruh besar dari Charles Darwin dan Auguste Comte yang menegaskan bahwa pengetahuan manusia harus didasarkan pada pengalaman dan pengamatan nyata, bukan pada spekulasi atau keyakinan filosofis. Baca juga : Beberapa ciri dari teori positivisme dalam ilmu hukum antara lain: Hukum adalah produk dari negara: Menurut teori positivisme, hukum hanya berlaku jika dihasilkan oleh negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum yang sah dan memegang kekuasaan tertinggi untuk menetapkan hukum. Hukum harus dipahami secara obyektif: Teori positivisme menekankan bahwa hukum harus dipahami dan diterapkan secara objektif dan rasional, tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai moral atau filsafat. Baca juga : Rusia Umumkan Perang Dunia III Hukum bersifat formal dan tersusun secara hierarkis: Hukum harus dirumuskan secara jelas dan terstruktur dalam bentuk peraturan atau undang-undang, dan harus diatur secara hierarkis agar dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Hukum harus ditegakkan melalui sistem peradilan yang independen: Teori positivisme berpendapat bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui sistem peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi. Hukum tidak dapat diganggu gugat: Hukum yang sudah dihasilkan oleh negara tidak dapat diganggu gugat, kecuali jika dilakukan oleh negara itu sendiri melalui proses perubahan hukum yang sah. Baca juga : Desakan Luhut Binsar Mundur Semakin Kuat Namun, beberapa kritik terhadap teori positivisme dalam ilmu hukum menyatakan bahwa pandangan ini terlalu membatasi peran dan fungsi hukum sebagai instrumen sosial yang lebih luas. Beberapa argumen yang digunakan adalah bahwa hukum harus dipandang sebagai produk dari masyarakat secara keseluruhan dan bahwa nilai-nilai moral dan filosofis dapat memainkan peran yang penting dalam pengambilan keputusan hukum.

Teori Positivisme dalam Ilmu Hukum

Ada Apa Dinas Dukcapil Luwu Utara di Geruduk Warga

Aria Bima Usul Solo jadi Daerah Istimewa Baru

BeritaLainnya

Ada Apa Dinas Dukcapil Luwu Utara di Geruduk Warga

Aria Bima Usul Solo jadi Daerah Istimewa Baru

Bupati Luwu Utara: Seleksi Ketat untuk Mencetak Paskibraka, Pesannya Ini

Tiap Cabang Lomba STQH Dapat Rp30 Juta, Gubernur Sulsel Katakan

Penolakan Revisi UU TNI Berlanjut di Gelanggang MK

Utamakan Keselamatan Pemudik, PO Bus Pariwisata Suryaputra Uji Kelayakan Kendaraan

PT MPB Berstatus UKMM, MKB Menilai Sebagai Upaya Manipulasi Izin

Pendidikan Kecakapan Keuangan bagi Anggota, Membuka Wawasan Mengatur Keuangannya

PSV Eindhoven Raih Kemenangan di Liga Belanda

Berita Terkini

Recommended

Ganjar Pranowo Hadiri Rakernas Apeksi

5.182 Warga Palestina Tewas Sejak 7 Oktober 2023

Tim SAR Gabungan Cari Nelayan Hilang di Cianjur

Morowali Memanas Personel Gabungan Diturunkan

Teori Positivisme dalam Ilmu Hukum

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended