Anggota DPR RI TB Hasanuddin menekankan perlunya percepatan dan perluasan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikannya saat mengikuti kegiatan aspirasi masyarakat MPR RI di Desa Sukajaya, Sumedang, Selasa (11/8/2026).
Menurut TB Hasanuddin, pembangunan tidak boleh terpusat pada beberapa wilayah saja sehingga meninggalkan daerah-daerah lain.
Ia mengingatkan pentingnya menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar warga di sana memperoleh layanan publik yang layak.
Masih ada ketimpangan nyata dalam kualitas infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, ujar dia.
Perbedaan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi membuat manfaat pembangunan belum dinikmati secara merata.
Dari hasil penyerapan aspirasi saat reses, kebutuhan prioritas masyarakat mencakup pembangunan jalan, penerangan lingkungan, akses air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya.
Selain kebutuhan fisik, masyarakat juga meminta peningkatan keterampilan dan lapangan kerja yang konkret.
Generasi muda di desa tersebut mengusulkan pelatihan keterampilan bernilai kerja seperti barista, pengelasan, serta berbagai keterampilan teknis lain.
Hal ini menunjukkan kebutuhan akan dukungan untuk pengembangan usaha serta penyediaan kesempatan kerja, bukan sekadar infrastruktur.
TB Hasanuddin menyampaikan apresiasi terhadap program pemerintah seperti pembangunan konektivitas jalan daerah, penguatan infrastruktur wilayah 3T, serta penyediaan air bersih dan listrik desa.
Ia juga menyebut pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pemanfaatan Dana Desa sebagai langkah positif.
Namun ia mengingatkan sejumlah kendala yang masih menghambat, antara lain tingginya biaya pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi masalah yang perlu diatasi.
Oleh karena itu TB Hasanuddin meminta kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal dan wilayah 3T, termasuk penyesuaian dukungan anggaran berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan setempat.
Ia menegaskan Dana Desa harus dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran agar berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi desa.
DPR RI, menurutnya, akan terus mengawal aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Keberhasilan pembangunan, tegas TB Hasanuddin, harus diukur dari seberapa merata manfaatnya dirasakan seluruh rakyat, bukan hanya dari angka pertumbuhan ekonomi semata.







