Presiden Prabowo Subianto menetapkan target agar 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) beroperasi secara optimal pada akhir 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, saat ini tercatat sekitar 10 ribu KDMP yang telah mulai beroperasi.
Dari jumlah tersebut, baru 3.300 koperasi yang dinilai berjalan secara optimal, sementara sisanya masih dalam tahap penyesuaian.
Ia menjelaskan bahwa operasional yang optimal berarti seluruh sarana pendukung telah tersedia dan berfungsi.
Prabowo menambahkan, “Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada dan sudah berjalan. Stok juga sudah bisa dimonitor melalui sistem digital terpusat.”
Pemerintah mengarahkan KDMP agar berperan sebagai offtaker bagi hasil pertanian dan perikanan setempat.
Selain itu, koperasi ditargetkan memiliki armada angkutan sendiri supaya tidak bergantung pada pihak ketiga.
Prabowo menilai langkah ini akan memungkinkan negara menguasai rantai pasok secara langsung.
Ia menegaskan, “Dengan Koperasi Merah Putih, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia sejak pertama menerima kedaulatan, negara akan menguasai rantai pasok sendiri.”
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pasar dimanipulasi oleh pihak tertentu.
Lebih jauh, diumumkan bahwa seluruh komoditas yang menerima subsidi negara diwajibkan disalurkan secara tunggal melalui KDMP.
Prabowo menegaskan, “Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih, sehingga barang subsidi tidak bisa dan tidak boleh diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi oleh rakyat untuk rakyat, bukan dagangan.”







