Perubahan struktur tarif untuk layanan kewarganegaraan diumumkan pemerintah sebagai bagian dari penataan administrasi yang diklaim bertumpu pada kajian dan penyederhanaan prosedur.
Penjelasan resmi disampaikan oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) RI, Dulyono, kepada PRO3 RRI pada Rabu, 22 Juli 2026.
Dulyono menyebut bahwa penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) didasarkan pada analisis yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum (BSK Kemenkum) RI.
Menurutnya, perubahan tidak hanya menghadirkan kenaikan biaya, melainkan juga termasuk penghapusan dan simplifikasi beberapa jenis layanan administrasi kewarganegaraan.
Tujuan kebijakan ini, kata Dulyono, adalah meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemohon di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu pembaruan signifikan adalah digitalisasi proses pelepasan kewarganegaraan sehingga seluruh tahapan dapat dipantau secara daring oleh pemohon.
Implementasi sistem digital tersebut dirancang melalui platform Super Apps untuk mengurangi kebutuhan hadir langsung ke perwakilan atau kantor kementerian.
Namun demikian, Dulyono mengingatkan bahwa proses verifikasi tetap memerlukan waktu karena pemeriksaan dokumen dan koordinasi lintas lembaga harus dilakukan menyeluruh demi akurasi data.
Pemeriksaan itu melibatkan sedikitnya lima belas kementerian dan lembaga yang diberi tugas verifikasi serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap permohonan.
Dulyono juga melaporkan adanya penurunan signifikan jumlah permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia sepanjang dua tahun terakhir dibandingkan periode sebelumnya.
Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sementara kewarganegaraan ganda hanya berlaku terbatas bagi anak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan tarif baru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Peraturan tersebut mulai diberlakukan pada Agustus 2026 dan mencakup penyesuaian biaya pada beberapa jenis layanan naturalisasi.
Pewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran atau anak yang belum memilih kewarganegaraan: Rp5 juta.
Pewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda yang belum menyatakan pilihan kewarganegaraan: Rp5 juta.
Pewarganegaraan berdasarkan permohonan WNA: Rp75 juta.
Pewarganegaraan berdasarkan perkawinan: Rp25 juta.
Pemerintah juga menyatakan bahwa biaya permohonan pelepasan status Warga Negara Indonesia (WNI) ikut mengalami penyesuaian sesuai ketentuan dalam PP tersebut.







