Rombongan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Dewi Asmara mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis usai menerima masukan dari mitra kerja terkait penegakan hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan di Provinsi Riau.
Agenda kerja tersebut berlangsung di Pekanbaru pada Rabu (22/7) dan bertujuan merumuskan langkah-langkah perbaikan layanan serta penguatan kelembagaan di wilayah setempat.
Komisi meminta Kementerian Hukum memperkuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau dengan menambah Perancang Peraturan Perundang-undangan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
Selain itu, Komisi juga menekankan perlunya dukungan anggaran dan penyediaan sarana prasarana untuk memperlancar proses harmonisasi peraturan daerah.
Dalam ranah hak asasi manusia, anggota DPR tersebut mendorong pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM yang mandiri di Provinsi Riau sebagai langkah memperkuat kelembagaan HAM di daerah.
Komisi juga menggarisbawahi pentingnya penguatan implementasi Bisnis dan HAM, khususnya untuk menyelesaikan konflik masyarakat adat yang terjadi di Riau.
Terkait pemasyarakatan, Komisi XIII menyatakan perhatian pada kebutuhan SDM dan mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Dirjen Pemasyarakatan menambah personel pada satuan kerja pemasyarakatan.
Penambahan tersebut dimaksudkan untuk mencakup petugas pengamanan, tenaga teknis, dan tenaga ahli demi peningkatan pembinaan terhadap warga binaan.
Komisi memberi apresiasi atas upaya Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Riau dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan capaian PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Namun demikian, Komisi meminta target PNBP ditetapkan secara realistis dan diarahkan pada keberlanjutan kinerja lembaga.
Dewi Asmara juga menekankan pentingnya kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
Komisi mendorong penguatan sinergi antara Komnas HAM dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam penilaian HAM serta penanganan pengaduan masyarakat, khususnya masalah konflik agraria.
Selaras dengan itu, Komisi mendukung pembentukan Kantor Perwakilan LPSK di Provinsi Riau guna memperluas akses perlindungan dan pemulihan bagi saksi serta korban tindak pidana secara lebih cepat dan efektif.
Dewi Asmara, politisi dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan rekomendasi tersebut dalam forum diskusi dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi, Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian HAM, LPSK, dan Komnas HAM di Provinsi Riau.
Bersama Dewi hadir sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI antara lain Ahmad Basarah, Eko Kurnia Ningsih, Samsul Bahri Tiyong, Kartika Sandxra Desi, Agun Gunandjar, Shadiq Pasadiqoe, Pangeran Chairul saleh, Aisal Aziz, Adik Sasongko, Rico Alviano, Mafirion, Paolus Hadi dan Ishfan Taufik Munggaran.
Rekomendasi yang dihasilkan difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, pemenuhan SDM, serta penguatan mekanisme perlindungan hak asasi untuk mendorong pelayanan publik yang lebih efektif di Riau.







