Pemerintah diminta menyusun peta jalan untuk memperluas basis wajib pajak secara terukur demi menjaga stabilitas penerimaan negara.
Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Hingga semester pertama, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.035,7 triliun atau sekitar 43,9 persen dari target.
Artinya, pemerintah masih harus mengumpulkan sisa penerimaan pajak sebesar Rp1.322 triliun hingga akhir tahun anggaran berjalan.
Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah menyampaikan rekomendasi terkait langkah penguatan penerimaan negara di Jakarta.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Senin, 24 Agustus 2026, Anna menyoroti bahwa pemerintah hanya memiliki lima bulan terakhir 2026 untuk mengejar sekitar Rp1.140 triliun penerimaan pajak.
Menurutnya, intensifikasi penagihan kepada wajib pajak yang sudah patuh belum cukup memperkokoh struktur penerimaan negara.
Ia menekankan perlunya pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang berpotensi tetapi belum terdaftar dalam sistem perpajakan.
Usaha memperluas basis Wajib Pajak (WP) harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan agar tidak memberatkan dunia usaha.
Anna mengusulkan pemetaan wilayah dan sektor potensial untuk mengukur perkiraan penerimaan kas negara secara lebih akurat.
Pemetaan indikator potensi perpajakan dapat disusun berdasarkan jenis penghasilan, skala bisnis, dan sektor usaha, serta membutuhkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Ia menegaskan perlunya data wajib pajak yang akurat dan tidak tumpang tindih agar jelas siapa yang seharusnya sudah terdaftar, sehingga kesalahan klasifikasi tidak membebani masyarakat atau pelaku usaha.
Pemerintah juga menaikkan target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada RAPBN 2027 menjadi Rp1.277,7 triliun.
Proyeksi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM untuk 2027 ditargetkan mencapai Rp1.126,1 triliun.







