Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang meliputi dugaan pemotongan upah pungut dan masalah pengadaan barang dan jasa.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik menyatakan kedua dugaan tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Achmad Taufik pada Senin 24 Agustus 2026.
Menurut Achmad, penyidikan berjalan berdasarkan surat perintah penyidikan umum sehingga KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka.
Ia menambahkan penyidik masih merumuskan konstruksi perkara dan telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.
KPK hingga kini belum membeberkan identitas pihak yang diduga terlibat ataupun aliran dana yang terkait dengan perkara tersebut.
Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan hak pegawai di Bapenda Kabupaten Bogor.
Penjelasan Budi disampaikan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 21 Agustus 2026.
Ia menyebutkan perkara dinaikkan ke penyidikan setelah melalui gelar perkara atau ekspose dan menegaskan proses penyelidikan sebelumnya bukan bagian dari operasi tangkap tangan.
Dalam rangkaian penyelidikan, tim KPK mengamankan sejumlah uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga terkait perkara tersebut.
Uang yang disita akan ditelaah lebih lanjut dalam proses penyidikan dan pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara akan dipanggil untuk klarifikasi.
KPK terus menelusuri aliran dana serta siapa saja yang diduga menerima keuntungan dari pemotongan upah pungut, dan berjanji menyampaikan konstruksi perkara secara lengkap di kemudian hari.







