Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas meskipun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Status tersebut dianggap krusial agar warga yang memenuhi syarat dapat langsung menerima layanan kesehatan tanpa penundaan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Utara, dr. Ganda Nainggolan, menyampaikan hal ini pada Kamis (6/8).
Menurut dr. Ganda, peningkatan mutu layanan harus dimulai dari perubahan budaya kerja aparatur kesehatan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dan Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, prioritas awal bagi masyarakat adalah kebersihan fasilitas, kedisiplinan petugas, serta karakter aparatur sebagai pelayan publik.
Seluruh puskesmas, pustu, dan polindes diharapkan menegakkan kebersihan, disiplin, dan mentalitas pelayanan kepada masyarakat.
Perubahan paradigma ini diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan primer mulai dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif.
Pelayanan yang cepat, ramah, bersih, dan profesional diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.
Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara tercatat mencapai 99,37 persen dari total penduduk.
Tingkat keaktifan peserta mencapai 80,66 persen, angka yang menjadi dasar penetapan status UHC Prioritas di daerah ini.
Universal Health Coverage (UHC) dijelaskan sebagai sistem yang menjamin akses pelayanan kesehatan bermutu mulai dari pemeriksaan hingga rehabilitasi tanpa menimbulkan kesulitan finansial bagi masyarakat.
Bagi warga yang memenuhi kriteria Penerima Bantuan Iuran (PBI), pendaftaran dapat dilakukan pada hari yang sama sehingga pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas bisa segera diberikan.
Sebaliknya, daerah yang belum berstatus UHC Prioritas umumnya menerapkan masa tunggu aktivasi kepesertaan hingga 28 hari.
Masa tunggu tersebut berisiko merugikan pasien yang membutuhkan penanganan medis segera.
Dengan cakupan kepesertaan yang tinggi, Pemkab Tapanuli Utara memandang penting mempertahankan status UHC Prioritas agar akses dan pembiayaan layanan tidak terhambat.
Namun pemerintah daerah menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, penghentian kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat tanpa pemberitahuan membuat penyesuaian pembiayaan menjadi sulit.
Jika alokasi anggaran belum mencukupi, Pemkab akan mengajukan permohonan kepada BPJS Kesehatan untuk kelonggaran mekanisme pembayaran sampai anggaran tahun berikutnya tersedia.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,062 miliar untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan melalui APBD-P.
Untuk pendaftaran PBI, warga cukup membawa Kartu Keluarga agar dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan.
dr. Ganda berharap seluruh fasilitas seperti puskesmas, pustu, dan polindes terus menjaga kebersihan, disiplin, dan semangat pelayanan agar manfaat UHC Prioritas dirasakan seluruh warga Taput.
Tingginya pemanfaatan layanan terlihat di Puskesmas Hutabaginda, Kecamatan Tarutung, yang sepanjang 2026 melayani lebih dari 30.000 pasien.
Angka tersebut naik dibandingkan sepanjang 2025 yang masih di kisaran 29.000 pasien, menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan primer.
Kepala Puskesmas Hutabaginda, dr. Mariesty Nelly Panggabean, menyatakan hal itu saat melayani pasien BPJS pada Sabtu (8/8).
Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu pasien yang memerlukan rujukan tetap dapat memperoleh layanan lanjutan sesuai ketentuan.
Menurut dr. Mariesty, “Sekali rujukan, tiga pelayanan masih bisa dilayani di puskesmas.”
Pelayanan kepada peserta BPJS juga mencakup edukasi mengenai prosedur administrasi dan status kepesertaan, terutama bagi pasien yang memerlukan perawatan rumah sakit.
Jika status kepesertaan belum aktif, pasien harus mengurus pengaktifan melalui Dinas Sosial sebelum mendapatkan layanan di rumah sakit.
Puskesmas Hutabaginda aktif mengedukasi masyarakat agar segera mengurus pengaktifan BPJS sehingga tidak mengalami hambatan saat membutuhkan layanan lanjutan.
Puskesmas berkomitmen memberikan akses layanan yang mudah sekaligus memastikan informasi prosedur dan kepesertaan tersampaikan dengan baik kepada warga.
Keberlanjutan status UHC Prioritas dinilai penting untuk memastikan kebutuhan layanan yang meningkat dapat diimbangi dengan kemudahan akses dan kepastian pembiayaan bagi masyarakat Tapanuli Utara.







