Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menegaskan komitmen menjaga kelestarian Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) sekaligus mempertahankan fungsi ekologis Harangan Tapanuli sebagai habitat dan penyangga kehidupan masyarakat sekitar.
Pernyataan ini disampaikan pada peringatan Hari Orangutan Sedunia 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (19/8).
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, menekankan bahwa upaya konservasi tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi komunitas yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Menurutnya, keberhasilan perlindungan hutan dan habitat orangutan bergantung pada kemampuan menyeimbangkan tujuan ekologis dengan peningkatan kesejahteraan penduduk lokal.
Salah satu langkah yang didorong pemerintah daerah adalah pengembangan sektor hortikultura, termasuk pembagian dan penanaman bibit durian di kawasan perbatasan hutan.
Penerapan tanaman bernilai ekonomi di zona penyangga dimaksudkan sebagai bagian dari pendekatan ekonomi hijau, dengan syarat memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak mengganggu habitat satwa liar.
“Pendekatan ini memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada,” ujar Deni.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), Novita Kusuma Wardani S.Hut M.AP M.Env, memberi apresiasi atas penyelenggaraan acara dan kolaborasi lintas pihak untuk memperkuat konservasi Orangutan Tapanuli dan ekosistem Harangan Tapanuli.
Acara peringatan dikemas secara edukatif dan interaktif dengan kegiatan senam pagi, lomba melukis, storytelling, talkshow, serta sesi Pongotopia bersama maskot orangutan.
Ratusan siswa SD dan SMP dari wilayah Kecamatan Tarutung berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Pelibatan generasi muda dianggap penting untuk menanamkan pemahaman bahwa hutan berfungsi sebagai penopang kehidupan, penyimpan keanekaragaman hayati, pengatur tata air, serta rumah bagi satwa endemik.
Upaya konservasi Orangutan Tapanuli juga menuntut kesadaran dan partisipasi warga di kawasan penyangga hutan, termasuk perlindungan habitat, pencegahan perburuan, dan mitigasi konflik satwa-manusia.
Sinergi antara Pemkab Taput, BBKSDA Sumatera Utara, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, dan masyarakat setempat terus diperkuat untuk menyokong langkah-langkah konservasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan bertransformasi dari kegiatan seremonial menjadi gerakan bersama yang menjaga koridor ekologis, habitat orangutan, dan kawasan hutan sekaligus membuka peluang mata pencaharian berkelanjutan bagi penduduk.
Pemerintah daerah optimistis pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan, sehingga hutan tetap lestari, keanekaragaman hayati terjaga, dan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan ekosistem.







