DPRD Kabupaten Malang akan melakukan penelaahan terhadap besaran anggaran penyedia Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun Anggaran 2026 yang tercatat sekitar Rp11,957 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan melalui Badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (15/7/2026) seputar upaya verifikasi dan kemungkinan pemanggilan pihak terkait jika diperlukan.
Data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 15 Juli 2026 menunjukkan angka anggaran penyedia DLH sekitar Rp11,957 miliar.
Nilai ini menempatkan alokasi DLH di peringkat 11 besar tertinggi dari 144 satuan kerja atau penyedia anggaran (PA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
Besaran anggaran dimungkinkan bertambah karena belum semua rencana umum pengadaan Tahun Anggaran 2026 dipublikasikan secara penuh.
Perbandingan data SiRUP menunjukkan nilai anggaran penyedia DLH lebih besar dibandingkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang tercatat sekitar Rp9,756 miliar.
Anggaran DLH juga jauh melampaui Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang memiliki anggaran penyedia sekitar Rp5,976 miliar untuk 68 paket pekerjaan.
Total anggaran penyedia DLH senilai Rp11,957 miliar terbagi ke dalam 220 paket pekerjaan.
Beberapa paket bernilai besar antara lain pengadaan instalasi pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) senilai sekitar Rp2,16 miliar yang direncanakan dalam dua tahap.
Pekerjaan lain dengan nilai signifikan meliputi pembangunan hanggar pemilahan di TPST Ngabab, Kecamatan Pujon, sebesar Rp900 juta.
Terdapat pula alokasi belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp1,4 miliar.
DPRD menyatakan pengecekan akan mencakup proyek instalasi pengolahan sampah yang menyerap anggaran cukup besar tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menjelaskan alokasi anggaran terkait dukungan terhadap Program Bersih Indonesia dan pengembangan sistem pengelolaan sampah regional.
Tomie menyebut instalasi pengolahan sampah itu bagian dari sinergi untuk mendukung rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik serta kebutuhan pengelolaan sampah di wilayah Malang Raya, termasuk Kota Malang dan Kota Batu.
Besaran alokasi penyedia DLH diperkirakan akan terus menjadi fokus DPRD seiring pelaksanaan evaluasi terhadap sejumlah paket pekerjaan yang tercantum dalam dokumen SiRUP Tahun Anggaran 2026.







