Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kalimantan Utara.
Dia menyatakan kondisi infrastruktur yang belum memadai mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar masyarakat setempat.
Deddy mengingatkan bahwa pembahasan anggaran tidak cukup hanya menilai tingkat penyerapan dana.
Menurut politisi fraksi PDI Perjuangan itu, evaluasi perlu fokus pada dampak nyata program melalui indikator kinerja dan capaian yang terukur.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Dalam kunjungan ke daerah pemilihannya, Deddy menemukan warga perbatasan mengalami kesulitan memperoleh sembako, bahan bakar, dan pasokan listrik.
Ia mencatat harga bahan bakar di wilayah itu bahkan mencapai Rp430 ribu per liter dengan ketersediaan sangat terbatas.
Situasi tersebut juga menghambat distribusi hasil panen dan berpotensi meningkatkan angka putus sekolah anak-anak setempat.
Deddy mendesak percepatan pembangunan infrastruktur perbatasan melalui koordinasi lintas kementerian.
Ia menyoroti perlunya keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk memberi perhatian lebih pada wilayah perbatasan.
Menanggapi masukan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan akses jalan menuju Krayan.
“Hari Selasa nanti, siang, jam 15.30, kami akan melakukan rapat dengan Kementerian PU,” kata Tito, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Tito menyatakan akan mengangkat isu tersebut sebagai target kegiatan Kementerian PU dan menyampaikan hasil pembahasan kepada Komisi II DPR RI.
Ia berharap pembangunan akses jalan menuju kawasan perbatasan dapat masuk sebagai program prioritas pemerintah ke depan.







